Pengelolaan Parkir Kampus oleh Swasta: Sebuah Mitos Profesionalitas

Oleh

Kurnia Yunita Rahayu dan Indra Gunawan[1]

Rencana penyelesaian masalah kemanan lahan parkir Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang beberapa bulan belakangan banyak mengalami kecurian bukan sekadar wacana. Akhir Desember 2013, pihak rektorat UNJ sudah melemparkan urusan pengelolaan lahan parkir kepada perusahaan swasta sebagai wujud profesionalisme sektor keamanan dalam kampus. Dalam waktu singkat, empat perusahaan menyambut baik niatan UNJ dengan mengikuti tender atas proyek tersebut. Hingga terpilih PT Sumber Jangkar Mandiri dengan Niaga Parking Management-nya sebagai pengelola baru lahan parkir UNJ.

Atas kemenangan tersebut Niaga Parking ambil langkah cepat. Ia membangun beberapa infrastruktur penunjang kegiatan, seperti sebuah bangunan bakal kantor pengelolaan serta bilik-bilik tempat pengambilan karcis parkir. Selain itu, tarif parkir yang baru pun segera disosialisasikan kepada seluruh civitas academica UNJ.

Namun, beberapa kejanggalan muncul di masa sosialisasi tersebut. Pertama, soal mekanisme pengelolaan yang dibuat oleh Niaga Parking justru nampak merugikan civitas academica sebagai penggunanya. Mulai dari tarif parkir motor yang naik 50%, pemberlakuan tarif perjam bagi mobil, biaya asuransi yang tidak termasuk dalam tarif, hingga rentang waktu pengamanan yang belum terang apakah 24 jam atau tidak.

Kedua, terdapat indikasi permainan proyek yang dimainkan oleh segelintir pihak penguasa kampus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan civitas academica, terutama mahasiswa. Hal ini dapat terendus dari proses pemenangan PT Sumber Jangkar Mandiri yang nampak tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaannya pun sangat singkat, tidak mencapai satu bulan. Padahal, rentetan panjang proses tender mustahil dilaksanakan dalam rentang waktu kurang dari sebulan. Kejanggalan ini sangat mungkin terjadi, sebab menurut pengakuan beberapa orang terkait perusahaan pemenang proyek jasa tersebut dimiliki oleh pejabat UNJ sendiri.

Ketiga, asas efisiensi yang diterapkan kampus dalam penyerahan tanggung jawab pengelolaan parkir kepada perusahaan swasta ini juga sangat merugikan beberapa pihak. Salah satunya para petugas penjaga parkir yang sebelumnya diperkerjakan UNJ. Beberapa dari mereka mesti rela kehilangan sumber nafkah apabila tidak mau mengikuti aturan yang disediakan Niaga Parking. Perusahaan tersebut memang tidak menambah jumlah gaji untuk para juru parkir, padahal tarif yang dikenakan kepada seluruh pengguna jasanya dinaikkan.

Keempat, seluruh masalah tersebut tentu dapat hadir tanpa halangan karena kampus UNJ sudah berstatus Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak November 2009. Status yang disematkan pemerintah kepada beberapa satuan kerja milik negara (termasuk UNJ dan PTN-PTN lain) ini memang memberikan keleluasaan untuk mencari sumber-sumber dana dalam rangka memenuhi pundi-pundi uang tiap satuan kerja. Konsekuensinya, sebanyak-banyaknya sektor dan aset yang dimiliki oleh UNJ akan segera dijadikan lahan bisnis, tidak terkecuali mahasiswa. Hal ini tentunya akan berujung pada kegiatan jual beli jasa dan manusia yang sangat tidak memanusiakan. Dan celakanya, sebelum membahas pelanggaran kemanusiaan sebagai hakikat hidup, aturan yang membuka celah komersialisasi pendidikan ini turut pula melanggar konstitusi negara.

Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk menjelaskan bagaimana aturan PK-BLU dapat hadir dan merangsek ke institusi pendidikan, termasuk UNJ. Hingga konsekuensi logis yang dibawanya: komersialisasi aset-aset kampus yang sangat merugikan mahasiswa. Studi kasus yang dilakukan adalah terhadap kebijakan pelimpahan tanggung jawab kampus atas lahan parkir kepada pihak swasta. Tulisan ini diajukan kepada Rektorat UNJ sebagai bentuk penolakan atas segala bentuk komersialisasi aset kampus. Dan dapat menjadi rujukan untuk benar-benar mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Privatisasi Pendidikan yang Dilegalkan

Privatisasi merupakan sebuah pilihan kebijakan yang banyak dilakukan baik di negara maju atau negara berkembang seiring dengan menguatnya sistem perekonomian kapitalis di dunia. Privatisasi atau penjualan aset negara dianggap sebagai agenda ekonomi wajib guna menghindari ekonomi berbiaya tinggi melalui pelepasan perusahaan negara yang menguras anggaran.

Negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai instrumen kebijakan ekonominya adalah Inggris pada 1979 di bawah Perdana Menteri Margaret Tatcher. Kebijakan tersebut dilaksanakan seiring dengan diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris. Paham tersebut memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian.[2]

Maka, sesuai dengan doktrin neoliberal dilaksanakanlah privatisasi di negara-negara maju yang penekanannya ada pada pelepasan peran pemerintah dalam perekonomian. Namun, fenomena unik yang terjadi di negara maju adalah terjadinya reluctant privatization. Yakni kontrol pemerintah tidak berkurang terhadap BUMN meskipun sebagian besar BUMN sudah diprivatisasi. Hal ini terjadi karena pemerintah menjadi ultimate shareholder dan memiliki hak veto atau kuasa khusus atas kepemilikan yang disebut sebagai golden shares.

Sedangkan yang terjadi di negara berkembang, privatisasi meluas karena ada desakan internasional. Khususnya dilakukan oleh agen-agen internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang banyak memberikan pinjaman dana kepada negara berkembang untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi. Pinjaman tersebut kemudian memiliki syarat privatisasi sebagai agenda penyesuaian struktural yang harus ditempuh pemerintah negara berkembang. Akhirnya, privatisasi pun merangsek ke seluruh sektor publik, termasuk pendidikan.

Menurut Berfield dan Levin, konsep privatisasi pendidikan dapat dipahami dalam tiga bentuk: pertama, berbagi penyediaan pendidikan dengan swasta. Kedua, pembiayaan oleh orang tua siswa dan ketiga, privatisasi dalam bentuk regulasi, pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh swasta.

Atmosfer privatisasi pendidikan dirasa tidak muncul baru-baru ini. Paling tidak, kita dapat melacaknya mulai dari kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Beberapa pasal yang termaktub di dalamnya memang menampilkan beragam bentuk upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan.

Hal tersebut terlihat dari turunnya derajat ‘kewajiban’ pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan dasar rakyat menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat.[3] Tentu saja hal ini dapat ditinjau dari Pasal 9 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa, “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” Serta Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberikan kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ada.

Penurunan derajat kewajiban pemerintah juga terlihat dalam Pasal 11 UU Sisdiknas Ayat (1) dan (2) yang menyatakan dengan halus niatan undang-undang ini untuk menurunkan kewajiban pemerintah menjadi sunnah secara bertahap. Upaya ini nampak dalam penggunaan kata-kata ‘menjamin terselenggaranya’ pendidikan dari suatu ‘keharusan’. Selengkapnya Ayat (1) berbunyi, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dilanjutkan dalam Ayat (2), “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Pasal-pasal tersebut memang nampak sangat janggal bila kita kembali mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) yang dengan tegas menyatakan, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Hal tersebut dipertegas dalam Ayat (4), “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Kemudian kembali diperjelas dalam rancangan peraturan pemerintah penjelas dari UU Sisdiknas Pasal 3 Ayat (3) dengan menyatakan, “setiap warga negara usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu tanpa dipungut biaya.”[4]

Meski dalam konstitusi negara dikatakan dengan jelas bahwa seluruh biaya pendidikan negara adalah tanggung jawab pemerintah, mereka benar-benar tidak malu mengungkapkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu memenuhi hal tersebut. Sehingga dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dikatakan bahwa pemerintah belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara gratis.[5]

Selanjutnya, pengakuan itu juga didapatkan pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar. Dalam dokumen tersebut, pemerintah terang-terangan telah mengikutsertakan masyarakat dalam pembiayaan sekolah dasar. Sebagaimana terungkap dalam Pasal 13 Ayat (3), “masyarakat dapat ikut serta menjamin pendanaan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.”

Seluruh ide pembagian tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan ini terjewantahkan dan mencapai kulminasinya dalam UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sempat muncul pada 2006. Dalam UU tersebut, pemerintah menyatakan bahwa institusi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi diberikan otonomi dalam pembiayaan pendidikan. Pemerintah juga secara gamblang mereposisi dirinya dari penanggung jawab tunggal pendidikan gratis menjadi hanya ‘fasilitator’.

Maka tidak heran bila masyarakat marah atas kehadiran UU BHP. Berbagai kritik pedas menghampirinya. Hingga diajukan gugatan terhadap UU BHP ke Mahkamah Konstitusi dan UU tersebut dibatalkan pada 2008.

Namun, upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah atas pembiayaan pendidikan tak pernah surut. Sejumlah model privatisasi pendidikan kembali dilakukan baik secara nyata maupun terselubung. Bentuk nyata yang sudah terjadi adalah adanya cost sharing, dengan membagi pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.

Salah satu bentuk lainnya adalah mempersilakan institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi untuk menyandang status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Setali tiga uang dengan BHP, PK-BLU ini juga hadir masih dengan semangat yang sama: otonomi kampus dan kemandirian pengelolaan keuangan. Tidak berhenti disini, semangat otonomi justru disahkan sebagai ruh dari pendidikan tinggi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UUPT). Seluruh perguruan tinggi dipersilakan melanjutkan kegiatannya dalam payung PTN BH (Badan Hukum) dan PK-BLU.

Dengan otonomi, perguruan tinggi, tak terkecuali universitas milik negara (State University) mesti berkompetisi merebut dana-dana pengembangan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak lepas dari tujuan komersial. Hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang yang memungkinkan universitas memperoleh hasil paten atas penelitiannya sehingga dapat mengumpulkan dana yang besar. Paten tersebut tentunya dijual di pasaran kepada perusahaan besar dan dengan tujuan mengeruk untung yang besar.[6]

Oleh karena itu, semangat otonomi punya peranan besar dalam mewujudkan privatisasi serta komersialiasi pendidikan. Sebab, ia mendorong perguruan tinggi untuk mencari nafkah secara mandiri dengan cara apapun. Mulai dari bekerja sama dengan perusahaan besar sampai mengikutsertakan mahasiswa untuk turut menanggung beban biaya universitas.

Dalam perspektif Sosiolog George Ritzer, otonomi kampus dapat dijalankan dengan empat prinsip.

  1. Efisiensi. Dimana institusi dikelola secara sangat efisien yang melaksanakan prinsip uniformitas, standardisasi, dan kualitas yang setara. Makanya dalam otonomi, jalur birokrasi terhadap pemerintah dipotong dengan uang pendapatan kampus yang masuk langsung ke rekening rektor.
  2. Kalkulabilitas, bisnis yang diadakan harus dapat dihitung untung-ruginya, dan pengutamaan keuntungan dalam efisiensi pekerjaan. Tiap tahun, bahkan per-semester, kampus yang telah berotonom wajib membuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) guna mengetahui alur uang masuk dan keluar secara efisien.
  3. Prediktabilitas, dengan adanya kalkulabilitas maka dengan sendirinya dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh.
  4. Kontrol, dari kontrol manusia menuju kontrol robot yang mekanistik. Universitas yang berotonom mempunyai manual operasi utnuk menjalankan kehidupannya di kampus.[7]

Maka, UNJ yang sudah sejak November 2009 resmi menyandang status PK-BLU tentunya sudah mengamini otonomi kampus sebagai ruh yang menghidupi kehidupannya. Tidak heran jika beragam cara nampak dilakukan untuk mengisi pundi-pundi keuangan kampus. Sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Lahan Basah Garapan UNJ

Menurut Rektor UNJ Bedjo Sujanto,[8] dalam menjalankan roda kehidupan kampus berstatus PK-BLU yang mesti dipikirkan sejak awal adalah bagaimana mencari dan memaksimalkan sumber-sumber dana yang ada di UNJ. “Misalnya fasilitas gedung-gedung pertemuan dari sekarang mulai direnovasi, untuk kemudian dimaksimalkan menjadi sumber dana bagi pembiayaan universitas,” ungkap Bedjo. Maka tidak heran bila beberapa ruangan yang ada di lingkungan kampus kini disewakan, tidak hanya kepada pihak luar yang mungkin melirik UNJ sebagai tempat berkegiatan tetapi juga kepada para mahasiswa yang hendak menggunakannya.

Seperti beberapa ruang pertemuan yang ada di Gedung Pusat Sertifikasi dibandrol dengan harga bertingkat untuk penyewaan tiap harinya, yaitu mulai dari Rp 2 juta-Rp 5 juta. Kemudian menyusul gedung-gedung bertingkat lain seperti Gedung Moh. Syafei dan yang baru mulai direncanakan adalah aula UPT Perpustakaan ke depannya juga akan disewakan.

Keputusan ini diambil oleh universitas karena logika yang sudah ditanamkan sejak adanya otonomi pengelolaan keuangan adalah para pengguna jasa pendidikan (baca: mahasiswa) mesti membayar sejumlah uang sebagai tarif layanan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sarana dan prasarana. Selain itu, sektor ini nampak sangat diutamakan oleh UNJ sebab, cara ini nampak mudah selain pula UNJ tidak memiliki modal lain misalnya hasil penelitian yang dapat dijual dengan harga yang mahal.

Jalan pintas lain untuk memenuhi kantung-kantung keuangan itu adalah dengan menaikkan uang kuliah mahasiswa. Tercatat pada 2011, uang kuliah mahasiswa baru UNJ melonjak sekitar 70%. Padahal, Rektor Bedjo dalam masa awal kepemimpinannya telah berjanji bahwa ia tidak akan menaikkan uang kuliah. Namun, untuk urusan yang satu ini, keterampilan bersilat lidah ditampakkan oleh Rektor dan seluruh pejabat kampus. Mereka berdalih yang dijanjikan tidak naik adalah pos dana SPP, sedang pos dana lain boleh dinaikkan. Kenaikan ini pun cenderung ditutup-tutupi oleh pihak kampus, karena dalam laman website UNJ biaya kuliah dari tiap-tiap jurusan masih dicantumkan nominal yang lama/tahun sebelumnya. Selain itu, jalur masuk Ujian Masuk Bersama (UMB) yang tahun sebelumnya (2010) masuk bagian dari jalur regular, tapi pada tahun ajaran 2011/2012 dipindahkan menjadi non regular juga tidak diinformasikan.

Alhasil, sejak awal mahasiswa tidak memperoleh data valid mengenai jumlah biaya yang mesti dibayar. Sewaktu mendapat informasi dari Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mereka mesti terima bahwa jumlah yang mesti dibayar naik hingga mencapai dua kali lipat. Hal tersebut mengakibatkan terdapat sekitar 120 mahasiswa baru 2011 mesti hengkang karena tidak bisa melunasi uang kuliah meskipun statusnya sudah diterima.[9]

Menyusul deretan di atas, hadir sistem penarikan uang kuliah baru yang dibuat Kemendikbud yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT). Model penarikan uang kuliah yang menerapkan metode pengintegrasian beragam pos anggaran ini diyakini merupakan formula jitu untuk mengendalikan biaya pendidikan tinggi. Namun apa yang terjadi? UNJ, dengan reaksioner melaksanakan model tersebut saat UKT masih berupa wacana sosialisasi. Usut punya usut, kampus ini terindikasi kuat mengejar dana Bantuan Operasional yang dijanjikan pemerintah akan diberikan kepada universitas pelaksana UKT. Maka, UKT pun dilaksanakan UNJ tanpa konsep yang jelas. Selain juga tanpa sosialisasi yang jelas.

Bukan hanya perihal konsep, yang terpenting pelaksanaan model ini justru jadi celah strategis untuk kembali menaikkan uang kuliah secara terselubung karena nilainya diintegrasikan dalam satu nominal. Hal ini nampak pada jumlah biaya pendidikan yang kembali melonjak pada 2012. Selain itu, satu nilai yang diusung pun tidak memperkenankan adanya transparansi alokasi penggunaannya.

Bila ditelisik lebih dalam, UKT merupakan amanah langsung dari salah satu Pasal dalam UU PT. Yang berarti, ia pun merupakan perangkat otonomi kampus menuju privatisasi dan komersialisasi. Buktinya nampak jelas disini, BOPTN yang diberikan kepada universitas-universitas tiap tahunnya merupakan ‘insentif’ bagi prestasi kampus. Makanya, nilai yang diterima pun berbeda di tiap perguruan tinggi, penentuannya didasarkan pada keluasan kerjasama dengan pihak industri yang dilakukan. Disini, terlihat jelas bahwa agenda privatisasi nampak diutamakan oleh pemerintah. Mendorong perguruan tinggi untuk lebih banyak berinteraksi dan mendapat kucuran dana dari kerjasama industri ketimbang pembiayaan dari pemerintah.

Pengelolaan Parkir Kampus oleh Swasta: Sebuah Mitos Profesionalitas

Memasuki Januari 2014, mahasiswa UNJ disuguhi pemandangan baru di beberapa titik lahan parkir, yakni dengan pembangunan gedung serta keberadaan beberapa bilik khas parkiran swasta. Benar saja, beberapa infrastruktur setengah jadi itu memang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan perusahaan swasta yang akan mengelola lahan parkir UNJ.

Menurut Sekretaris Pusat Unit Pengelola Aset (PUPA) UNJ Agung Kresna Murti, pengalihan pengelolaan lahan parkir merupakan buntut dari kurang maksimalnnya pendapatan yang dihasilkan aset UNJ. Karena selama ini pendapatan parkir dianggap banyak mengalami kebocoran di berbagai lini. Selain pula mengakomodir tuntutan mahasiswa yang sering mengeluhkan maraknya pencurian motor/helm yang mencapai puluhan unit tiap tahunnya.[10]

Namun, alasan ini nampak tidak rasional karena pengalihan ini lebih mirip tindak pelepasan tanggung jawab kampus terhadap buruknya pengelolaan lahan parkir selama ini. Buktinya, tidak ada pertanggung jawaban sama sekali terhadap puluhan kasus pencurian motor dan helm yang marak terjadi pada 2013. Sebagian besar mahasiswa pun tidak setuju perihal pemindahan tanggung jawab ini. Buat mahasiswa, yang perlu dilakukan adalah membenahi sistem, bukan melepaskan tanggung jawab!

Survey tentang Pengelolaan Parkir UNJ[11]

Sebagaimana nampak pada hasil survey tersebut, hampir 80% mahasiswa menginginkan pengelolaan parkir ditangani oleh kampusnya sendiri. Sebab, hingga akhir 2013 tercatat beberapa kekurangan yang terjadi selama ini seperti kurangnya personel petugas parkir, UNJ hanya memiliki sekitar 50 petugas padahal dibutuhkan lebih dari 150 orang untuk menangani urusan keamanan seluruh kampus. Selain itu, para petugas pun tidak digaji dengan upah yang layak, hanya Rp 1.300.000 dengan potongan sekitar Rp 250.000 bila absen. Kekurangan yang sering kali jadi keluhan para petugas ini tidak pernah dibenahi oleh UNJ, padahal, pada 2009 sudah pernah dilakukan penaikan tariff dari Rp 500 menjadi Rp 1000 dengan dalih kenaikan kebutuhan dan pembenahan fasilitas parkir.

Kemudian, perpindahan pengelola lahan parkir ini pun menunjukkan indikasi adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di dalam lingkungan UNJ. Pertama, kita dapat melihat gejala kemunculan perusahaan swasta ini secara tiba-tiba. Terbukti dalam survey yang sama, sebagian besar mahasiswa menyatakan ketidaktahuannya atas keberadaan perusahaan swasta sebagai pengelola baru lahan parkir. Lebih dari 50% mahasiswa di Kampus A tidak mengetahuinya dan yang lebih kuat, hampir 70% dari mereka tidak menyetujui kebijakan ini. Sayangnya, pejabat kampus nampaknya tak pernah meminta restu mahasiswa terlebih dahulu saat hendak menentukan sebuah kebijakan.

Survey tentang Pemindahan Pengelola Parkir dari Unit Kampus ke Swasta

Kedua, proses pemilihan dan pemenangan PT Sumber Jangkar Mandiri dengan Niaga Parking Managementnya menampakkan kejanggalan. Pekerjaan pemindahan pengelolaan lahan parkir ini dapat dikategorikan ke dalam proyek pengadaan jasa. Mulai 2012, pemerintah sudah menetapkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa mesti dilaksanakan secara online agar ada transparansi kepada masyarakat. Disediakan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk setiap institusi. Dalam hal ini, UNJ masih menumpang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam laman lpse.kemdiknas.go.id tercatat kegiatan lelang terakhir dilakukan UNJ pada 2013, yakni dengan judul kegiatan Renovasi Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Tidak ada keterangan lelang pekerjaan pengelolaan parkir. Karena menurut Agung Kresna Murti, proses pemenangan PT Sumber Jangkar Mandiri ditentukan dalam rapat pimpinan yang dihadiri 17 pejabat kampus serta perwakilan dari empat perusahaan peserta lelang tender tersebut.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 20 Desember 2013, entah kapan ditentukan pemenangnya tapi yang sudah jelas pembangunan infrastruktur milik PT Sumber Jangkar Mandiri sudah dilakukan sejak awal Januari. Padahal, bila kembali pada penuturan beberapa pejabat kampus mengenai proses lelang tender pekerjaan seperti ini dibutuhkan rentang waktu yang cukup lama. Tidak mungkin selesai dan dapat ditentukan pemenangnya dalam waktu kurang dari sebulan. Karena paling tidak ada beberapa hal yang mesti dilakukan mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran dan pemberkasan calon peserta, pemilihan dan penentuan pemenang, masa sanggah dari peserta-peserta lain kepada perusahaan pemenang, dan masih banyak lagi.

Kemudian pada minggu pertama Januari pula, upaya sosialisasi mekanisme pengelolaan parkir yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah mulai dilaksanakan. Perlu digaris bawahi, kegiatan tersebut dilakukan dalam kondisi Memorandum of Understanding antara UNJ dengan PT Sumber Jangkar Mandiri belum ditandatangani. Hal ini memang bisa saja dengan mudah dilakukan karena beredar kabar pula bahwa PT Sumber Jangkar Mandiri adalah perusahaan milik salah satu pejabat kampus!

Mekanisme pengelolaan yang disosialisasikan PT Sumber Jangkar Mandiri juga patut dibedah. Pasalnya, mekanisme yang dijanjikan akan lebih mengutamakan keamanan serta kenyamanan ini hanya bekerja bila pelicinnya lancar. Terbukti, tarif parkir yang disodorkan kepada warga UNJ kembali naik. Rp 1.500 untuk motor permasuk dan Rp 3.000 bagi mobil untuk jam pertama dengan penambahan Rp 1.000 tiap jamnya. Kenaikan tarif parkir ini memang sebuah konsekuensi logis atas dikelolanya lahan parkir oleh perusahaan swasta. Namun, hal ini tidak dapat dibenarkan karena praktik ini terjadi di sebuah kampus negeri yang dibiayai oleh masyarakat!

Belum lagi, janji keamanan dan kenyamanan belum termasuk dalam kenaikan tarif tersebut. Civitas academica UNJ mesti membayar lagi untuk biaya asuransi dan hal ini ternyata tidak diberitahukan kepada mahasiswa. Maka, tidak heran bila hasil survey yang dilakukan DIDAKTIKA menunjukkan sekitar 70% mahasiswa di Kampus A tidak setuju atas kenaikan tarif tersebut. Ditambah, tidak ada jaminan bahwa Niaga Parking Management akan beroperasi selama 24 jam di dalam kampus.

Grafik tentang Perubahan Tarif Parkir

Kenaikan tarif parkir ini tentu saja menunjukkan sebuah praktik pemberian keuntungan bagi segelintir pihak. Karena, berdasarkan penuturan Agung Kresna Mukti, akan dilakukan sistem bagi hasil antara PT Sumber Jangkar Mandiri dengan UNJ sebesar 20:80. Artinya, kampus akan mendapatkan porsi keuntungan jauh lebih besar, namun peningkatan fasilitas yang selalu disodorkan lewat logika itu hanyalah mitos. Kita bisa mengambil contoh Gedung Parkir yang merupakan areal utama dari parkir UNJ. Kelebihan untung dari sistem parkir baru ini tidak akan dapat membenahi gedung tersebut karena alokasi pendanaan pembangunannya haruslah bersumber dari APBN.

Kemudian, dalam hal kepegawaian UNJ tentu akan meraup untung yang lebih besar, karena pegawai parkir kini disediakan dan digaji oleh PT Sumber Jangkar Mandiri. Namun, sekali lagi keberadaan PT Sumber Jangkar Mandiri dan proses kerja yang dilakukannya menampakkan indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kali ini berkaitan dengan para pegawai parkir yang sudah bekerja terlebih dahulu di UNJ. Agar tidak kehilangan pekerjaan, mereka ditawari untuk menjadi pegawai kontrak di Niaga Parking Management dengan sederet persyaratan yang dikemas dalam sebuah surat.

Berdasarkan pengakuan seorang juru parkir yang enggan disebutkan namanya, surat tersebut diberikan secara langsung oleh staf PUPA. “Kalau kami menolak salah satu poin yang ada di surat itu, ya sudah kami tidak direkrut,” ungkapnya. Padahal, terang saja banyak juru parkir yang menolak surat tersebut sebab gaji yang ditawarkan PT Sumber Jangkar Mandiri hanya Rp 1.300.000 serupa dengan gaji yang diberikan UNJ.

Sudah begitu, perekrutan yang dilakukan oleh PT Sumber Jangkar Mandiri juga nampak tidak profesional. Juru Parkir yang tidak mau disebutkan identitasnya ini mengatakan, “kalau ada interview selalu dilakukan di Seven Eleven, tidak pernah di kantor,” katanya. “Dan urusannya selalu dengan orang PUPA bukan dari perusahaan.”

Dengan begitu, perbaikan dan profesionalitas sistem parkir, keamanan dan kenyamanan kampus nampaknya masih jauh dari harap, bahkan hanya sekadar mitos. Yang ada hanyalah permainan segelintir orang yang memanfaatkan mahasiswa sebagai keledai-keledai bodoh yang mudah dikelabuhi. Celakanya, hal-hal seperti bukan saja terjadi karena hanya ada niat pelaku tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang diadopsi dan dilaksanakan secara membabi buta oleh UNJ!


Mengintip Masa Depan UNJ dalam Kerangka PK-BLU

Melalui studi kasus pengelolaan parkir di tangan swasta dan beberapa lahan bisnis garapan UNJ yang telah dipaparkan di atas, nampak bahwa dalam kerangka PK-BLU UNJ berada dalam jalur menuju privatisasi dan komersialisasi berbagai aset menjadi gejala langsungnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cara-cara penggalangan dana akibat privatisasi perguruan tinggi negeri justru akan mengakibatkan merosotnya mutu pendidikan tinggi itu sendiri.

Karena, biaya kehidupan kampus yang semakin mahal mulai dari nominal uang kuliah hingga tarif parkir tentu akan menyeleksi mahasiswa itu sendiri secara alamiah. Mereka yang masuk ke perguruan tinggi negeri bukan lagi didasarkan pada keinginan serta kemampuan belajarnya melainkan berdasar pada tawar-menawar modal yang mampu disetor. Kemudian bukan tidak mungkin apabila ke depannya UNJ justru disesaki oleh para mahasiswa yang berotak kosong namun mampu membayar biaya kehidupan kampus yang makin mahal. Konsekuensinya, justru membahayakan produktivitas ilmu pengetahuan dan kredibilitas UNJ sendiri, karena kualitas mahasiswa dan lulusannya akan makin merosot.

Selain itu hal yang paling utama adalah proses semacam ini akan memarjinalkan masyarakat miskin dari pendidikan tinggi dan bermutu. Tentunya hal ini merupakan praktik inkonstitusional serta mengingkari fitrah UNJ sebagai perguruan tinggi negeri. Maka, tidak heran pula bila dalam jangka panjang, tingkat solidaritas sosial antara sesama mahasiswa serta antara pejabat kampus dan mahasiswa akan makin menurun. Lihat saja hari ini, pejabat kampus yang notabene banyak berasal dari keluarga miskin dahulunya, tak pernah peduli dengan mahasiswa yang susah!



[1] Pegiat Lembaga Pers Mahasiswa DIDAKTIKA, warga Gedung G Ruang 304.

[2] Syamsul Hadi, Dichiya Soraya dkk, Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia. (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), hal. 6.

[3] M. Firdaus, Pendidikan Gratis dan Badan Hukum Pendidikan (Melacak Akar Legalitas Privatisasi Pendidikan Indonesia, dimuat dalam: H.A.R Tilaar, Kaleidoskop Pendidikan Nasional. (Jakarta: Kompas Gramedia. 2012), hal. 388.

[4] Ibid.

[5] RPJM, hal. IV. 26-4

[6] H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Proyek Peradaban yang Terbengkalai, (Jakarta: Transbook, 2006), hal. 39.

[7] Anggar Septiadi, Indra Gunawan, Mahasiswa dan Kemahasiswaannya, (Jakarta: 2012), hal. 2

[8] Dikutip dari Majalah Didaktika Edisi 39 Tahun 2010, Wawancara Khusus dengan Bedjo Sujanto.

[9] Warta MPA DIDAKTIKA edisi 2 2011, UMB Membawa Korban.

[10] Wawancara langsung DIDAKTIKA dengan Agung Kresna Murti, 30 Januari 2014

[11] Survey tentang Pengelolaan Parkir UNJ dilakukan pada 29 Januari 2014 menggunakan metode random sampling. Total responden 79 mahasiswa yang tersebar di lima fakultas (FIS, FIP, FT, FE, FBS).

Leave a Reply

Hubungi Kami

Gedung G Ruang 304 Lantai 3 Kompleks Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka No. 1 Jakarta 13220
Telp: 021-47865543
Email:redaksi304@didaktikaunj.com lpm.didaktikaunj@yahoo.com

ADVERTISEMENT

Photobucket Photobucket
Masuk log - by VBzen.com