Dilema Indonesia dan Bayang-bayang Freeport

No Comment Yet

Freeport berulah lagi. Tidak puas dengan merampas serta mengeksploitasi kekayaan alam Papua, kali ini salah satu perusahaan tembaga terbesar di dunia tersebut mengancam akan mengugat pemerintah ke arbitrase internasional, bila tidak menemukan titik temu dalam negosiasi. Richard C Adkerson, Presiden dan CEO Freeport McMoran inc, tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Indonesia mengajukan Perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) disertai dengan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan. Divestasi saham akan diberikan kepada pihak nasional sebesar 51% serta membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi peraturan yang ada pada kebijakan IUPK.

Menanggapi gugatan Freeport, Rosan P Roeslani selaku ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Alasannya, arbitrase akan memakan waktu, tenaga maupun pendanaan. Sikap mencari aman Roeslani membingungkan saya. Setakutkah itu Indonesia terhadap Freeport? Hal apakah yang membuat sikap itu? Bukankah lahan Freeport dimiliki rakyat Indonesia bukan pihak asing?

Kolonialsime Gaya Baru

Berdirinya Freport di Indonesia, tidak terlepas dari peran aktif Amerika Serikat (AS) membantu pelepasan Irian Barat selama Orde Lama. AS membantu menyediakan kapal Renville sebagai tempat berunding antara Indonesia dan Belanda. Pada ranah International, AS termasuk negara yang vokal dalam menyuarakan hak untuk membantu Irian melepaskan diri dari tangan Belanda. Bantuan demi bantuan yang diberikan mengandung unsur kepentingan negara imperialis tersebut. Namun, Soekarno bersama aliansi politiknya – PNI sayap kiri dan PKI – mampu menghalangi Amerika Serikat untuk memasuki Indonesia. Wacana anti kapitalis birokrat dan imperialisme selalu diangkat. Bahkan, Soekarno menolak bantuan dari bank dunia pada 1962.

Jargon anti imperialisme dan kapitalisme birokrat memudar seiring pembantaian anggota PKI. Metode Revolusi yang dipimpin Soekarno menghilang sejak berganti kepemimpinan. Pembangunan menjadi wacana Soeharto yang dituangkan dalam kebijakan ekonomi. Freeport memasuki Indonesia. Peraturan penanaman modal asing 1967 memperlancar Freeport beroperasi. Kebijakan KK menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Pertimbangan Indonesia belum memiliki teknologi untuk mengolah kekayaan alam, berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh Indonesia. Peraturan KK menguntungkan pihak pengolah, bukan pemilik lahan.

Strategi yang digunakan Freeport, tidak jauh berbeda dengan rencana VOC ketika berada di Nusantara. VOC memanfaatkan konflik antar kerajaan untuk membantu salah satu pihak. Berbekal persenjataan modern, VOC menawarkan bantuan keamanan. Berawal dari itu, secara perlahan pihak kolonial menguasai seluruh aspek kehidupan sebuah kerajaan. Penawaran dalam negosiasi berlangsung. Kolonial berkeinginan memonopoli harga rempah-rempah, dengan tujuan membeli rempah-rempah murah. Setelah itu, rempah-rempah kembali dijual pada pasar Eropa dengan harga tinggi.

Pada era modern, kolonialisme gaya baru Freeport memiliki sejumlah strategi dalam mempertahankan keberadaanya di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang berada di Freeport, seolah menjadi jaminan. Bila ada konflik, Freeport dengan mudah mengancam merumahkan tenaga kerja Indonesia. Freeport juga menyuap beberapa elite negara yang memiliki peran penting dalam pembuatan hukum terhadap perpanjangan KK. Ancaman kehilangan investasi asing selalu dilontarkan. Khawatir perekonomian negara tidak stabil, permasalahan diselesaikan dengan negosiasi antara kedua belah pihak. Meski hasil keputusan tidak menguntungkan pemerintah.

Pada ranah International, bahkan WTO mempunyai kebijakan yang berisi menjamin kelangsungan investasi asing serta hukuman bagi negara yang menyulitkan pelaksanaan eksploitasi tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran Freeport

Namun sekarang, perubahan status KK menjadi IUPK memilki keuntungan bagi pemerintah. Ada perbedaan posisi antara pemegang KK dengan IUPK. Freeport sebagai pemegang KK memiliki posisi tawar yang setara dengan pemerintah. Berbeda dengan status IUPK, pemerintah akan mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan Freeport. Dengan adanya IUPK berarti pemerintah memiliki hak untuk memberikan izin usaha dengan berbagai kebijakan yang wajib ditaati oleh perusahaan penerima izin.

Perjalanan pelaksanaan KK, pemerintah seakan memberikan perlakuan khusus terhadap kontrak karya. Perlakuan khusus itu bahkan tidak dapat merubah peraturan-peraturan KK yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila mengacu kepada UUD 1945, pasal 33 ayat 1, mengatakan bahwa, “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.” Peraturan itu seharusnya menjadi dasar pemerintah untuk menasionalisasikan Freeport secepatnya. Melihat rakyat Papua sendiri tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam yang melimpah itu. Belum lagi berbagai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Freeport memperburuk kelangsungan ekosistem di sekitarnya.

Berpaling kepada perjanjian Kontrak karya pun, Freeport tetap melakukan berbagai pelanggaran. Dalam Kontrak karya Freeport 1991 pasal 24 tentang Promosi Kepentingan Nasional, perusahaan pada 20 tahun operasi harus telah melakukan divestasi sekurang-kurangnya 51% saham kepada pihak nasional. Pihak nasional pada 2015 hanya memiliki 9,36% saham. Berbeda jauh dengan kewajiban yang harus dipenuhi Freeport.

Akan tetapi, pembelian saham di Freeport tergolong tinggi. Pada 2014, Freeport menawarkan saham 10% dengan harga $ 1,7 miliar. Ukuran itu tidak sebanding dengan saham Freeport yang jatuh sejak harga minyak dan gas bumi anjlok. Berbicara kedaulatan negara, divestasi tidak seharusnya diterapkan sebab Freeport milik rakyat Indonesia bukan milik negara asing. Tidak sepatutnya diperjualbeli maupun dikomersialkan.

Pembuatan peraturan untuk memperlancar jalan Nasionalisasi Freeport sering dilakukan. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU tersebut, mengenai kemajuan industrialisasi nasional. Mewajibkan perusahaan pemegang IUPK untuk melakukan pemurnian di dalam negeri atau membangun smelter. Pembuatan smelter bertujuan memberikan nilai tambah ekonomi.

Freeport sendiri sudah melakukan pengolahan di Smelter Gresik. Namun, smelter itu bukan hanya dimiliki oleh Freeport saja. Perusahaan minerba lain juga menggunakan smelter tersebut untuk mengolah bahan mentah mereka. Kepemilikan Freeport terhadap smelter sebesar 25%. Hasil bahan mentah menjadi tidak seimbang. Ketidakcukupan kapasitas dalam menampung bahan mentah berpengaruh bagi kebutuhan Nasional dalam pertumbuhan industralisasi pertambangan.

Bila freeport mengajukan sengketa arbitrase, Indonesia tidak perlu risau. Divestasi saham dan pembuatan smelter bisa menjadi bukti yang jelas bila Freeport melanggar peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang maupun Kontrak Karya. Berkaca pada kasus sebelumnya, Indonesia menggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT NTT) karena tidak secara konsisten melakukan divestasi kepada pihak nasional. Tuntutan dimenangkan Indonesia.

Tetapi tidak mudah memiliki Freeport. Selama elite nasional mempunyai berbagai kepentingan. Praktek suap menyuap akan tetap ada. Ketika pemilu datang, Freeport akan memberikan bantuan kepada beberapa calon untuk kampanye politiki mereka. Kasus papa minta saham tahun lalu menjadi contoh, bila banyak pejabat negara berkeinginan memiliki saham freeport. Sifat elit nasional cenderung menerima untuk memperkaya diri sendiri. Bukan membangun untuk kepentingan nasional.

Pada 2014, ekspor bahan mentah dihambat pemerintah dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang seharusnya sudah diolah di dalam negeri. Negosiasi dilakukan Freeport untuk mendapat izin ekspor konsentrat meskipun smelter belum ada. Kementrian ESDM mengeluarkan MoU berupa Surat Persetujuan Ekspor (SPE) untuk beberapa perusahaan minerba. Isinya memberikan kepastian mengekspor bahan mentah tanpa ada pemurnian terlebih dahulu di dalam negeri. Hasil negosiasi memperlihatkan keterpihakan jelas oleh elite nasional terhadap Freeport.

Rencana Nasionalisasi Freeport bila berhasil dimiliki pemerintah perlu dipertimbangkan. Nasionaliasi Freeport bertujuan untuk kepentingan rakyat, bukan elite negara. Pada zaman Orde Lama, massa buruh berhasil menasionalisasikan berbagai perusahaan Belanda. Nasionalisasi itu didukung oleh Soekarno dengan kebijakan ekonomi terpimpinnya. Tetapi, kepemilikan perusahaan dikuasai oleh para jendral. Modal itu dimanfaatkan untuk mendapatkan kedudukan pada kursi kepemerintahan setelah orde Lama berakhir.

Freeport bukan satu-satunya bentuk penjajahan. Berbagai kebutuhan rakyat diproduksi oleh berbagai perusahaan asing. Sandang, pangan, papan dan kebudayaan sekali pun diproduksinya. Kali ini, media memiliki peran penting dalam menanamkan doktrinisasi itu. Kapitalisme sengaja membuat rakyat menjadi pasif dalam menerima semua kebutuhan. Strategi pembodohan ialah cara terbaik menjaga kemakmuran kapitalisme. Selama hubungan kuat antara modal dan kekuasaan tetap ada, rakyat akan menjadi sasaran empuk bagi kepitalisme International.

 

Hendrik Yaputra

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Komentar