Cegah Radikalisme di Kampus

No Comment Yet

Pencegahan radikalisme bermula dari kampus. Kemenristekdikti mendorong para rektor melakukan penekanan dalam terciptanya kultur akademis dan meningkatkan nasionalisme.

Ideologi transnasional dianggap mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam menanggapi persoalan tersebut, Menristekdikti Muhammad Nasir beserta Menkopolhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi bersama para rektor, direktur perguruan tinggi, koordinator kopertis, ketua aptisi, dan perwakilan perguruan tinggi swasta.

Rapat dilaksanakan Rabu (17/5)  sekitar pukul 19.00 dan bertempat di Auditorium Lantai 2 Gedung G Kemenristekdikti. Tujuan dari rapat ini untuk  menjaga serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan bernegara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Muhammad Nasir, menurunnya rasa cinta terhadap tanah air menjadi permasalahan bangsa saat ini. Ia pun menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang cepat menjadi faktor pendorongnya. Berbagai informasi dapat menyebar dengan mudah. Begitu pula radikalisme, yang dikhawatirkan mampu menumbuhkan sikap intoleran.

Radikalisme menurut Nasir harus diatasi dan dicegah. Berdasarkan keterangannya, kemenristekdikti membuat program General Education, yakni program yang mengedepankan wawasan kebangsaan. Nantinya mahasiswa akan dipupuk untuk cinta tanah air dan memahami pluralisme. Di 2017, kemenristerkdikti berencana meningkatkan general education.

Program ini tentunya membutuhkan peran dosen. Dosen yang mengajar wawasan dan kebangsaan ini sebelumnya harus ikut pendidikan dan latihan.  “Contohnya, pengajaran mengenai agama patut didampingi oleh dosen yang sudah dilatih,” ujar Nasir.

Selain itu, upaya pencegahan radikalisme pun akan dilancarkan dan bermula dari kampus. Ia menghimbau kepada para rektor dan direktur perguruan agar melakukan penekanan dalam terciptanya kultur akademis dan meningkatkan nasionalisme.  Ada pun langkah pencegahannya yakni rektor mengidentifikasi simpul-simpul yang memunculkan radikalisme, memetakan apakah kegiatan tersebut berpotensi memunculkan radikalisme, mencegah timbulnya simpul-simpul tersebut, melaporkan kepada menristek secara periodik, melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan radikalisme, menunjukkan bahwa kampus nonpartisan, dan melakukan dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak.

Menurut pendapat Nasir, adanya langkah-langkah ini bukan berarti kultur akademik dibatasi. “Mimbar akademik yang melakukan pembahasan secara ilmiah sangat dipersilahkan,” tegasnya. Radikalisme yang tidak boleh ialah ajaran atau gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

 

 

Lutfia Harizuandini

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Komentar