Ombudsman Terima Laporan Bukti KKN Rektor UNJ

Comment

Hari ini (4/9/2017), Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendatangi kantor Ombudsman untuk melaporkan berbagai permasalan yang ada di UNJ, mulai dari tersebarnya tuduhan info grafis tentang pohon Korupsi Kolusi dan Nepotisme KKN rektor UNJ Djaali di sosial media dan pesan instan sampai tindakan represif Djaali (baca : https://www.didaktikaunj.com/2017/05/rektor-unj-merasa-difitnah-sejumlah-dosen-dipanggil-oleh-kepolisian/

Sampai bulan Agustus 2017 pelaporan dosen itu masih berlanjut.  Beberapa dosen mendapatkan dua kali panggilan dari kepolisian, salah satunya adalah Ubeidilah badrun dosen Program Studi (Prodi) Sosiologi Pembangunan. Bahkan, menurut salah satu dosen Prodi Pendidikan Sosiologi, Rahmat Hidayat pemanggilan dari kepolisian terus bertambah, “kurang lebih tiga puluh dosen mendapatkan surat panggilan dari kepolisian”.

Pelaporan tersebut menyebabkan beberapa dosen tidak bisa melaksanakan tugasnya di kampus karena harus memenuhi panggilan dari kepolisian. dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Aliansi Dosen UNJ disebutkan bahwa mereka (dosen yang mendapatkan panggilan kepolisian) tidak memiliki keterkaitan dengan info grafis yang dimaksud oleh Djaali dan pengacara UNJ.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Dosen UNJ membeberkan hasil investigasi mengenai kebenaran praktik KKN yang dilakukan oleh Djaali. Beberapa bukti yang telah ditemukan diberikan kepada Ombudsman. Salah satu isi laporan tersebut berisi mengenai bukti-bukti nepotisme yang dilakukan oleh Djaali.

Pertama, dengan latar belakang pendidikan anak kandungnya di bidang pertanian, Djaali mengangkat Nurjannah sebagai Kepala Pusat Studi Wanita Dan Perlindungan Anak. Pengangkatan tersebut bersandar pada Surat Keputusan (SK) Nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani oleh Djaali pada 20 oktober 2016.

Sebelumnya, Djaali mebantah adanya tuduhan terhadap dirinya yang melakukan praktik nepotisme. “Anak saya, Nurjannah diangkat menjadi Kepala Pusat Studi Wanita Dan Perlindungan Anak, bukan saat saya menjabat sebagai rektor, tapi saat  bedjo yang menjadi rektor,” ungkapnya.

Rahmat Hidayat salah satu anggota aliansi dosen UNJ mengakui bahwa Nurjannah diangkat sebagai Kepala Pusat Studi Wanita Dan Perlindungan Anak saat Bedjo menjabat sebagai rektor, namun perpanjangan jabatan tersebut adalah keputusan rektor sekarang, Djaali. “pengangkatan Nurjannah itu diperpanjang oleh sk yang dikeluarkan oleh Djaali,” ujar rahmat.

Selain Nurjannah, dua anak kandung Djaali pun mendapatkan posisi jabatan struktural di UNJ, yaitu Baso Maruddani dan Wahyuningsih. Baso Maruddani diangkat sebagai staf pengelola keuangan UNJ dengan SK nomor 20/SP/2017 yang ditandangani oleh Djaali pada 12 januari 2017.

Wahyuningsih diangkat menjadi dosen Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) dengan rekomendasi Djaali melalui disposisi yang diterima pada 12 februari 2016. Dalam pengangkatan Wahyuningsih sebagai dosen fio, rektor melanggar peraturan Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2005 pasal 46 ayat 2 bahwa pengangkatan dosen harus memiliki kualifikasi akademik dengan lulus magister. Saat itu, pendidikan Wahyuningsih adalah lulusan strata satu.

Selain anak kandungnya, Djaali mengangkat menantunya, Bazzar Ari Mighra sebagai FIO  dengan SK Nomor 100258/A2.1/KP/2016. Namun, Aliansi Dosen UNJ menemukan bukti kejanggalan bahwa pada pengangkatan Bazzar. Pertama, latar belakang pendidikan Bazzar terakhir adalah dokter yang tidak mempunyai korelasi kebutuhan yang dibutuhkan di FIO. Kedua, Bazzar sudah mempunyai ijin untuk melanjutkan pendidikannya ketika ia masih menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sedangkan dalam aturan yang berlaku, seharusnya ijin melanjutkan pendidikan didapatkan setelah satu tahun menjadi PNS.

Menanggapi laporan tersebut, Laode Ida Komisioner Ombudsman menyebutkan bahwa ini adalah masalah yang harus ditindaklanjuti. “KKN adalah awal dari semua permasalahan yang ada di UNJ,” ungkap Laode Ida.

 

Yulia Adiningsih

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post