Kami Butuh Tanah, Bukan Bandara

Comment

“SAYA TIDAK MAU TERIMA UANG DARI BANDARA. APAPUN ALASANNYA DAN SAMPAI KAPANPUN!” Tulisan itu terpampang jelas di samping pintu rumah tua milik Tuginah, wanita paruh baya ibu dari 4 anak. Suaminya sudah meninggal sejak 1,5 tahun yang lalu. Rumah  yang dikelilingi pepohonan rindang, menjadi saksi bisu ketegaran dan semangat perjuangan penghuninya untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa. Tuginah tinggal di desa Tomon, Kulon Progo, Yogyakarta bersama kakak kandung dan tiga orang anak perempuannya yang masih mengeyam pendidikan tingkat dasar dan menengah. Sedangkan anaknya pertama tinggal di Lampung.

Tuginah menolak pembangunan New Yogyakarta Interational Airport (NYIA, yang dibangun sejak  11 Januari 2011. Pemerintah Indonesia yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura I (PT. AP I) atau Angkasa Pura Airports bekerja sama dengan investor asal India, GVK Power & Infrastructure, untuk pembangunan megaproyek bandara internasional di pesisir Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pembangunan bandara tersebut merupakan salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Nilai investasinya 500 juta dollar menurut Center of Aviation (CAPA), yang kemudian diteruskan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo,  pasca terpilihnya pada 2014.

Tuginah merasa  sudah merasa nyaman dengan tanah beserta ekosistem yang ada di Kulon Progo. “Di sini tuh enak. Beras nanam sendiri, cabe juga nanam sendiri. Istilahnya kalau buat makan sudah tidak pusing lagi,” ujarnya. Meskipun pemerintah memberikan tanah relokasi tapi menurutnya tanah tersebut belum tentu sesubur tanah di sini. “Dengar-dengar tanah di sana banjir. Terus bangunanannya juga belum jadi,” tuturnya.

Tuginah juga memaparkan bahwasannya sejak 5 tahun terakhir rumahnya sering didatangi oleh pihak Angksa Pura dan aparat. Tuginah dipaksa untuk menandatangani surat penjualan tanah kepada pihak Angkasa Pura.  Mereka datang dan mengatakan bahwasannya mereka sudah memiliki surat yang menyatakan keluarga Tuginah sudah mendaftarkan tanahnya ke pengadilan untuk diserahkan kepada pihak Angkasa Pura. Padahal keluarga Tuginah sama sekali tidak pernah menyerahkan apapun kepada pengadilan. “Ketika itu langsung saya tekankan, kalau bapak tidak bisa membuktikan siapa yang mendaftarkan surat tanah saya ke pengadilan, berarti surat itu palsu,” kisahnya.

Setelah ia tekankan bahwa ia tidak pernah menyerakan apapun ke pengadilan, pihak Angkasa Pura dan aparat langsung melemah. Tetapi yang aneh keluarga Tuginah disuruh menandatangani surat berita acara kalau Tuginah  menolak tanahnya digusur untuk pembangunan bandara. “Bodoh itu Angkasa Pura. Tak usah tanda tangan semua orang juga tahu bahwa kami menolak penggusuran dan pembangunan bandara,” tegas Tuginah tanpa rasa takut.

Rumah yang ia tempati sekarang ini merupakan warisan dari leluhurnya terdahulu. Keluarga Tuginah terdiri atas enam bersaudara dan mereka semua menolak lahannya untuk digusur. Kecuali salah satu adiknya yang tinggal di Kalimantan. Adiknya ingin menjual tanah warisannya yang ada di Kulon Progo. Akan tetapi Tuginah tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengatakan jika adiknya tetap ingin menjual tanahnya, jangan harap ia bisa datang lagi ke Kulon Progo. Tuginah juga menambahkan banyak keluarga yang bertengkar dan pecah hubungan karena beda pandangan tentang penjualan tanah di sini. “Dulu itu banyak yang nolak. Namun karena warga ditakut-takuti terus dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak menyerahkan tanahnya sekarang rumah dan sawahnya akan segera diratakan. Kemarin warga kembali diteror. Listrik di sini semuanya dicabut. Akses jalan di sekitar rumah dilubangi agar warga tidak dapat beraktivitas, serta pekarangan untuk warga bertahan hidup dirusak aparat,” ceritanya.

4 Desember merupakan hari terakhir penyerahan tanah kepada pihak Angkasa Pura. Tapi Tugimah menegaskan ia tidak akan pernah mau menyerahkan tanahnya kepada pihak Angkasa Pura. “Saya mempunyai sertifikat atas tanah saya, jadi sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau digusur secara paksa,” ujar Tuginah. Ia juga menambahkan seberapapun besar uang yang ditawarkan kepadanya, ia tidak kan mau menyerahkan tanahnya kepada pihak Angkasa Pura. “Seluruh tanah yang saya punya ingin dibeli sekitar 8,5 Milyar. Tapi saya tidak mau, karena kalau uang itu bisa habis sedangkan tanah tidak akan habis. Anak, cucu, dan cicit kami masih bisa mennikmati,” tambahnya.

Terlebih lagi menurut Tuginah warga Kulon Progo mayoritas adalah petani. Petani tidak butuh bandara. Mereka hanya butuh tanah untuk menanam padi. Tanah untuk menanam sayur. Tanah untuk beternak, bukan bandara. “Kalo di sini dibuat bandara yang bisa menikmati hanya orang-orang yang punya banyak uang. Lah yang tidak punya uang baru di depan pagar saja sudah diusir. Sedangkan hasil bertani kami semua orang bisa menikmati. Pak presiden juga makan beras dari hasil kerja kami. Kok kami malah mau digusur,” tutup Tuginah dengan lantang. /Uly Mega Septiani

 

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post