Pemimpin Tak Dirindukan

Comment

oleh Saifur Rohman*

Setya Novanto akhirnya masuk jeruji besi KPK atas tuduhan korupsi dana KTP elektronik di November 2017. Tepat setahun lalu, dia terpilih sebagai Ketua Umum  Partai Golkar dengan suara terbanyak. Dialah ketua baru dari mekanisme pemungutan suara, Selasa (17/5/2016). Pada waktu itu, sejumlah media melansir adanya isu politik uang dengan kisaran harga Rp 3 miliar per satu suara. Di atas kertas, katakanlah jika seorang calon ketua memperoleh suara 277, maka maka diperoleh angka Rp 831 miliar. Kisah itu kemudian ditutup dengan pernyataaan anggota partai bahwa isu tersebut sulit dibuktikan.

Angka Rp 845 miliar mengingatkan potensi kerugian sebesar Rp 945,5 miliar akibat kunjungan kerja fiktif yang dilakukan oleh anggota DPR belum lama berselang. Hal itu berdasarkan atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa kunjungan kerja anggota DPR tidak bisa dipertanggungjawabkan (13/5/2016). Modusnya, mereka membuat laporan kunjungan kerja yang berbeda dengan foto yang itu-itu juga.

Dua kasus itu tampak seperti satu keping yang sama. Bedanya, pemilihan ketua adalah persoalan peningkatan kualitas pemimpin, sedangkan kunjungan kerja adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Persamaannya, dua hal itu melibatkan subjek dan kepentingan yang sama. Bahwasanya, uang mengabaikan kualitas pemimpin dan kualitas sumber daya politisi. Pertanyaan yang muncul, bagaimana pemimpin dan pengikut itu tercipta ketika harus direfleksikan dalam visi kebangsaan?

Sketsa tersebut memberikan gambaran pola-pola yang terjadi antara pemilihan pemimpin dan perilaku pengikut. Idealnya, sebagaimana ditunjukkan dalam manajemen organisasi, ikatan komunikasi mestinya didasarkan pada realitas visioner yang sama sehingga menghasilkan integrasi ideologis yang kuat. Pola-pola komunikasi, pembentukan kelompok kerja, hingga interaksi nonformal menjadi bagian dari pertumbuhan organisasi. Faktanya, uang lebih dipahami sebagai medium komunikasi yang paling efektif.

Efektivitas tersebut dalam kajian Michael D. Mumford dan Jill M Strange disebut dengan pemimpin yang responsif. Sekurang-kurangnya, Mumford dan Strange menunjukkan dalam “Vision and Mental Models: The Case of Charismatic and Ideological Leadership” (2013). Mereka berhasil menjelaskan sketsa mentalitas dari kepemimpinan yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan kelompok. Pendeknya, mental karismatik lebih responsif terhadap perubahan, sedangkan mental ideologis lebih mengacu pada pakem yang telah baku.

Bila direfleksikan di Indonesia, proses penentuan pemimpin politik di Indonesia mengalami polarisasi yang lebih jauh. Logikanya, pemimpin ideologis akan membawa anggota pada harapan-harapan untuk mewujudkan suatu kenyataan ideal dan pemimpin kharismatik memberi kententraman bagi para pengikut. Nyatanya, baik pemimpin karismatik maupun ideologis telah  bergerak menuju sikap mental pragmatis yang didasarkan pada besar-kecilnya uang yang diperoleh. Hal itu dapat dilihat dari tiga kenyataan yang berkembang.

Pertama, kepemimpinan berorientasi “mata duitan”. Responsif terhadap perubahan diartikan sebagai pemenuhan terhadap kepentingan-kepentingan material. Praktiknya, pola transaksional dalam negosiasi pemilihan pemimpin seringkali tidak terhindarkan. Fakta-fakta bisa dilihat dalam pemilihan pemimpin di daerah hingga pusat. Politisi dan pemimpin dari politisi ini hanya memiliki satu dimensi yang bersifat material-pragmatis. Tolok ukur etis yang digunakan adalah seberapa besar uang yang bisa diterima. Besaran uang berbanding lurus dengan kecepatan pengambil keputusan.

Model kepemimpinan pragmatis tersebut justru berkembang lebih cepat. Sebab, mereka digerakkan oleh kesempatan dan kemungkinan untuk memperkaya diri.

Kedua, munculnya budaya “wani piro”. Dimensi pragamatis itu dapat dilihat jejaknya dalam pola komunikasi birokasi. Efeknya, kecepatan respons merupakan opsi yang tidak gratis. Dengan begitu, birokrasi bukannya tidak bisa cepat, melainkan kecepatannya berbanding lurus dengan keuntungan pribadi yang bercokol dalam birokrasi. Itulah kenapa, frasa “wani piro” menjadi jalan masuk untuk memahami bagaimana birokrasi yang lambat itu tiba-tiba bergerak cepat. Sebab, seakan-akan wajar ketika birokasi bergerak laksana siput, pola-pola komunikasi formal lebih menuntut ketertiban administrasi ketimbang kecepatan respons, dan pergantian pemimpin hanya dianggap sebagai persoalan periodisasi jabatan.

Ketiga, daya kritis individu terarah pada pertanyaan “saya dapat apa”. Dalam praktik politik di Indonesia, nyatanya uang membentuk mentalitas pemimpin dan pengikut. Pola pikir “saya dapat apa” merupakan perwujudan dari mentalitas egois dalam praktik politik di Indonesia. Mentalitas tersebut merupakan persoalan paling konkret dalam kepemimpinan hari ini. Ketika mentalitas itu dominan, persoalan yang tidak konkret justru visi. Visi dapat dianggap sebagai sejenis penilaian formal tentang kebaikan dan kebenaran yang bisa dengan mudah diterima publik. Contoh, visi “membesarkan partai” adalah sebuah pernyataan formal yang bisa digunakan di dalam organisasi apa pun. Setiap pengikut butuh organisasi yang besar. Akan tetapi, visi tersebut laksana surat gadai yang telah ditukarkan dengan uang. Hingga pada akhirnya, visi tersebut tidak perlu dibuktikan dalam praktik.

Suka atau tidak, pemimpin pragmatis itu tidak diciptakan, tetapi muncul dari sebuah situasi yang menuntut kehadiran seseorang yang memang dibutuhkan kelompok saat itu. Sementara itu kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok pada masa sekarang tidak sulit diidentifikasi ketika pragmatisme hidup sebagai pijakan dan materi sebagai tolok ukur keberhasilan seseorang.  Anggota kelompok pun tidak perlu mementingkan bagaimana rekam jejak pemimpin itu. Sebab, ketika musim pemilihan tiba, maka tiba pula rutinitas membagi-bagikan hasil “jerih payah” selama ini. Sejak itu, lingkaran pragmatisme ini melahirkan pemimpin yang tak pernah dirindukan.

 

*SAIFUR ROHMAN, pengajar filsafat di Universitas Negeri Jakarta

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post