Mahasiswa dan Lunturnya Demokrasi

Comment

Mungkin para birokrat sudah bosan melihat aksi-aksi mahasiswa. Entah aksi lewat demonstrasi atau aksi lewat suara tanpa gema: tulisan.

Banyak kisah tentang tidak etisnya perlakuan birokrat kampus kepada para mahasiswa yang mencoba menyuarakan suatu pendapat. Ya. Mahasiswa memang identik dengan idealisme dan sifatnya yang penuh semangat menggelora. Seperti wajar jika mereka menggebu-gebu, dan berani bersuara.

Aneh. Aneh adalah kata yang pantas ditujukan kepada para birokrat kampus yang menganggap suatu kritikan sebagai ancaman bagi kampus. Kritik kampus disamakan dengan pencemaran nama baik kampus.

Suatu kritik seharusnya tidak dipandang buruk, sebab fungsi terpenting kritik ialah membangun. Bayangkan jika dunia ini ada dan berlangsung tanpa kritik yang mengisi. Tentu, para penindas akan semakin memainkan perannya sebagai penindas, dan yang tertindas tidak akan pernah mencium bau kebebasan sedikit pun; hanya terkekang pada ruang ketertindasan.

Jika ditinjau dari pergerakan mahasiswa dulu hingga kini, mereka tentu bergerak bukan tanpa alasan. Mereka bergerak karena adanya sesuatu yang salah dan butuh perbaikan. Sebab itu mereka bergerak dengan menyuarakan. Mereka ingin kebenaran, dan mereka ingin perbaikan. Namun, birokrat yang diharapkan berpihak pada mahasiswa, seakan-akan malah membelakangi mahasiswa; beroposisi. Mereka anti kritik, dan sifat itu terpelihara hingga kini. Menyebabkan mahasiswa pun masih sama dengan sifatnya. Mereka tetap menghidupkan kritikan.

Tak jarang, sifat anti kritik para birokrat dibarengi dengan tindakan-tindakan represif yang menodai demokrasi. Tak usah menelisik jauh, bahkan di kampus ex-IKIP ini pun memiliki contohnya.

LPM DIDAKTIKA ialah Lembaga Pers Mahasiswa yang konsisten untuk menelisik dan memberitakan isu-isu kampus. Gelar “pers”nya membuatnya berfungsi sebagai pengontrol kebijakan kampus. LPM DIDAKTIKA berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat data-data yang akurat. Tapi sayang seribu sayang, terkadang data tidak didapat, malah omelan-omelan yang harus diterima reporternya. Apalagi jika LPM DIDAKTIKA bermaksud ingin menanyakan perihal dana kampus, seringkali reporternya dioper kesana kemari layaknya bola. Bahkan kini, karya jurnalistik LPM DIDAKTIKA yang konsisten diterbitkan setiap tahun belum mendapat kejelasan untuk cetak, dengan alasan uang penerbitan LPM DIDAKTIKA dialihkan untuk biaya pembangunan kampus. Anehnya, malah birokrat menawarkan untuk mencetaknya. Padahal mencetak pun butuh uang. Tetapi LPM DIDAKTIKA seakan memang tidak diizinkan menerbitkan karyanya.

Tidak sampai di situ, beberapa tulisan pada majalah -yang tak tahu kapan akan naik cetak- itu pun diminta birokrat untuk dihapuskan. Bukan hanya tentang majalah ini, kondisi sebelum-sebelumnya pun LPM DIDAKTIKA kerap mendapat ancaman untuk ditutup karena tulisannya yang mengkritik kebijakan kampus. Membuatku semakin bertanya-tanya tentang wujud demokrasi pada Negeri ini umumnya, dan pada kampus ini khususnya. Betapa tidak, mahasiswa yang tergabung dalam LPM DIDAKTIKA pun seakan terbatas ruang geraknya, meski hadirnya ia adalah di Negeri yang mengaku menjunjung demokrasi. Jika demokrasi memang ada, sepertinya ia mulai luntur di kampus ini, hanya sifat anti kritik yang semakin menjamur.

 

Annisa Nurul Hidayah Surya

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: