Pendidikan dan Sumbangan Kampus atas Kebodohan

Comment

oleh: Ajid Muzaki*

 

Minggu ketiga bulan Februari lalu, tepatnya tanggal 20, kabar mengejutkan datang dari ibukota. Kabar tentang tidak terbit cetaknya majalah didaktika edisi ke-47. Dalam website-nya, permintaan maaf serta penyebab tidak cetaknya majalah dijelaskan panjang lebar dalam www.didaktikaunj.com/2018/02/maaf-majalah-didaktika-tidak-cetak/.

Alasan dasar kampus adalah tidak adanya pendanan untuk penerbitan majalah, dengan sebab anggaran kemahasiswaan dialih fungsikan untuk pembangunan kampus. Kemudian dari pihak kampus menawarkan jalan tengah, dengan diterbitkan oleh kampus, namun dengan satu syarat penyortiran dilakukan oleh kampus. Jika melihat problem yang dialami Didaktika, wajah garang kampus sebagai manifestasi dari institusi pendidikan benar-benar tercermin. Wajah garang tersebut adalah kampus yang anti kritik, otoriter dan anti demokrasi, pendidikan yang seperti ini sudah sepantasnya dijebloskan ke keranjang sampah.

Dengan melihat kampus yang demikian sintingnya, sudah cukup jelas persinggungan institusi pendidikan dengan ‘pasar’ yakni tentang paradigma pembangunan yang melampaui segalanya, proses kreatif mahasiswa sebagai perwujudan antara teori dan praktik terhenti, sebab pembangunan infrastuktur. Intelektualitas mahasiswa sudah tidak terlalu penting lagi, asalkan mahasiswa ‘enggak’ aneh-aneh dan lulus tepat waktu, sebuah paket komplit jualan kampus, infrastruktur, mahasiswa ‘manutan’ .

Kampus sudah semestinya memberi fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa agar terciptanya keilmuan-keilmuan yang tidak membuat mereka jauh dari masyarakat, melainkan yang mampu memberi manfaat pada apa dan siapa dalam bermasyarakat. Karena kampus sebagai salah satu dari sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jika kampusnya tidak bermutu, lantas masyarakat harus berharap pada siapa? Negara kah? Sedangkan persinggungan antara pendidikan dengan pasar adalah sebuah bentuk pelepasan tanggung jawab negara atas masyarakat dalam hal pendidikan.

Nah, untuk mempermudah dan agar lebih sistematis dan menghilangkan kesan ‘njelimet’ sebagai tulisan yang mencoba merespon pendidikan kita pada umumnya, dan buat temen-temen didiaktika di UNJ khususnya.

 

Sesat Pikir Birokrasi Kampus

Bergesernya pemaknaan dan pelaksanan pendidikan seiring dan sejalin dengan perkembangan liberalisme dalam dunia pendidikan. Hakikat Pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia (Humanisasi). Seperti apa yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Jika berbicara pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, dan sarana untuk pengabdian terhadap masyarakat, maka seharusnya hal yang demikian bukan hanya dalam kata-kata, slogan maupun undang-undang sekalipun, melainkan terwujud dalam praktik pendidikan sehari-hari. Tidak boleh ada ambiguitas, paradoksal, dan ketidak konsistenan antara apa yang dikontruksi secara normatif dengan praktik dalam lapangan. Namun sering kali paradoksal dan ambiguitas tersebut terjadi dalam dunia pendidikan dalam hal ini institusi pendidikan, kampus salah satunya. Misal, visi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) “Menjadi Universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era globalisasi”.

Dengan visi tersebut demokratisasi kampus, memberi wadah, baik sarana, maupun pra-sarana mahasiswa, untuk mengembangkan bakat mahasiswa adalah sebuah kewajiban, bukan malah bertindak sebagai kampus anti-kritik dengan tidak memberikan ruang bagi subyek-subyek kritis. Hal ini sering kali diabaikan oleh perguruan tinggi entah dimana, dan apapun namanya.

Jika melihat visi menjadikan universitas yang memiliki keunggulan kompetitif, maka logika daganglah yang digunakan. Mahasiswa sebagai barang dagangan dan kampus sebagai pabriknya. Hal ini menjadikan mahasiswa tak lagi menjadi subjek dalam kampus, melainkan menjadi objek dari kampus. Ditambah dengan embel-embel pancasila, yang sering kali tak hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai alat pembenar untuk melakukan segala hal, diskriminalisasi, pengekangan dan lain sebagainya. Sungguh strategi pemasaran yang mantap.

 

Menyoal Akar Pendidikan Hari Ini

Berbicara pergeseran makna pendidikan, maka mau tidak mau juga harus berbicara persoalan asal muasal liberalisasi pendidikan. sebab lewat hal tersebut pendidikan menjadi sesuatu hal yang menyeramkan. Misalnya mahalnya biaya studi yang mengharuskan waktu studi yang singkat, upaya menormalisasi kehidupan kampus agar sesuai dengan produk yang dihasilkan yakni pekerja yang patuh dan terampil.

Jika kita telisik akar dari liberalisasi pendidikan maka akarnya adalah globalisasi dan neoliberalisme. Kedua ideologi dominan dalam sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia lain (Mansour Fakih, 2001). Sejarah ekspoitasi ini dibagi dalam tiga fase.

Pertama, kolonialisme, yakni penjajahan manusia secara langsung, dengan penguasaan atas tanah dan manusia. Kedua, penjajahan teori dan metodologi, melalui proyek pembangunan (Develomentalisme) sebagai Paradigma pembangunan negara pasca kolonialisme fisik secara tidak sadar, dalam bahasanya Gramsci disebut dengan Hegemoni. Fase ketiga, liberalisasi dalam segala bidang, yakni sarana pengintegralan ekonomi nasional ke dalam ekonomi global, dengan pasar bebasnya. Dari Transnational Corporation (TNC), institusi-institusi keuangan internasional IMF, World Bank dan lewat organisasi-organisasi kerjasama, seperti WTO, AFTA, NAFTA. Demikian pula dalam hal pendidikan, proyek-proyek neoliberalisme juga masuk dalam pendidikan, yakni lewat ideologi kompetisi, dan liberalisasi pendidikan.

Ideologi kompetisi dalam pendidikan sudah sejak lama kita jumpai dari sekolah dasar sampai pada pendidikan tinggi. Kompetisi dalam hal ini akan mengakibatkan pemenang dan pecundang. Tentunya manusia yang kuat dan mapan dalam ekonomi, politik, pendidikan dan modal akan menjadi pemenang. Foucault menyebutnya dengan pertautan antara penegetahuan dan kekuasan.

Liberalisasi pendidikan atau perdagangan pendidikan adalah hal yang mengungkung pendidikan kita. Pendidikan atas dasar liberalisasi ini akan membawa pendidikan kita sebagai barang yang mahal, akses pendidikan akan diperuntukkan pada mereka yang mampu secara ekonomi. Selain itu, pendidikan juga akan seirama dengan kebutuhan pasar, dalam ini orientasi dari pendidikan untuk pengetahuan akan bergeser kepada kerja, dan juga mengakibatkan tumpulnya kritisisme dan kepekaan terhadap sosial.

Terbawa arus berarti bisa diartikan menggali lubang kubur sendiri. Jika melihat kerapihan sistem yang menindas, maka untuk tidak masuk dalam selubung yang membelenggu yang kemudian akan menghantarkan menuju kegelapan yakni penindasan structural. Dibutuhkan pembangunan kritisisme masa. Sepertihalnya bercocok tanam ditengah gempuran komoditas, kritisisme akan membawa kepada sebuah pemahaman yang utuh. Dengan itu tindak sak karepe dewe, dan kebijakan-kebijakan yang enggak mutu dari birokrasi kampus akan mental, sebab krirtisisme masa sudah terbangun.

Menciptakan ruang-ruang bersama sebagai ruang untuk membangun kesadaran yang rasional adalah salah satu jalan keluar. Lewat yang disebut Habermas Ruang Publik, konsesus atau kesepakan bersama akan tercipta. Nah, dengan terciptanya ruang bersama tersebut, selain sebagai sarana untuk menyirami bibit-bibit kritisisme masa, juga sebagai bentuk ekspresi bebas dari kampus yang mengekang. Hal ini penting, sebab pendidikan seringkali memebelenggu kita dari sosial. Dan jangan terlalu percaya pada kuliah.

 

*dari LPM ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: