Perpanjangan Tenggang UKT Bukan Solusi

Comment

Sekitar 1800 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), tidak dapat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tepat waktu. Sebelumnya, UNJ memberi jangka waktu pembayaran dari 15 Januari hingga batas akhir pembayaran 23 Februari 2018. Tingginya jumlah mahasiswa yang tidak mampu membayar, membuat UNJ memperpanjang dua minggu masa pembayaran UKT.

Tidak seperti semester sebelumnya, tahun ini, UNJ mencoba untuk tidak melakukan perpanjangan masa pembayaran UKT. Jangka waktu pembayaran UKT dimulai dari 15 Januari hingga 23 Februari 2018.

Pelaksana Harian Rektor Intan Ahmad mengatakan, UNJ perlu memperharui sistem administrasi pembayaran UKT, salah satunya dengan tidak membuka perpanjangan masa pembayaran UKT. Perpanjangan tidak dilakukan agar seluruh mahasiswa yang telah membayar UKT dapat didata oleh Kemenristekdikti. Karena, keterlambatan pembayaran berakibat tidak terdatanya mahasiswa yang telah membayar UKT di Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Namun, 1800 mahasiswa UNJ tak dapat membayar UKT pada batas akhir pembayaran yaitu 23 Februari 2018. “Seribu delapan ratus mahasiswa belum membayar UKT, sedangkan kebutuhan UNJ sangat besar,’’ kata Intan Ahmad.

Salah satu faktor keterlambatan mahasiswa dalam membayar UKT, ialah tingginya jumlah UKT yang dibayarkan, serta UKT tidak melihat perubahan ekonomi keluarga.

Hal ini dialami oleh Faisal Harun, mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Sejarah 2015. Ia terlambat membayar, karena tingginya jumlah UKT yang harus dibayarkan. Selain itu, Harun mengatakan jumlah UKT yang diterimanya tidak sesuai dengan pendapatan orangtuanya. “Memberatkan, terlalu tinggi dari pendapatan orang tua,” ujar Harun.

Di 2015, penetapan UKT mahasiswa menggunakan sistem wawancara dengan prodi. Waktu itu, Harun bertemu dengan Ketua Prodi (Kaprodi) Pendidikan Sejarah. Kemudian, tanpa ada tawar menawar antara Harun dan kaprodi Pendidikan Sejarah, ia diberi UKT golongan III sebesar 3.2 juta. “Tidak ada tawar menawar,” tuturnya.

Ia juga mengeluhkan UKT yang tidak fleksibel. Menurutnya UKT tidak melihat perubahan ekonomi keluarga. Tiap bulan, pendapatan orangtuanya sekitar dua juta. Pendapatan tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, Harun perlu mencari dana tambahan untuk membayar UKT. Tiap hari, Harun berusaha menabung. Namun, sudah dua semester ini, ia meminjam dana dari teman, saudara, maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Prodi agar dapat membayar UKT.

Pernyataan serupa dinyatakan oleh Raja Dziad, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah 2015. Sejalan dengan Harun mengenai UKT yang tidak melihat perubahan ekonomi keluarga.

Dziad mengaku sehari sebelum batas akhir bayaran UKT, ibunya jatuh sakit hingga harus dilarikan kerumah sakit. Agar tidak terlambat membayar kuliah, terpaksa ia harus meminjam dari temannya.

Semester 3 lalu, Dziad diberikan status non-aktif dari UNJ lantaran tidak membayar UKT 2016. Semester selanjutnya, ia diwajibkan membayar dua kali lipat agar diperbolehkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), “Ga masuk akal, gua ga kuliah, tapi ngasih duit ke kampus,” ujar Dziad.

Keluhan tinggi biaya UKT, datang juga dari Ridwan Alsyirad, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia 2016. Ia mendapatkan UKT golongan III sebesar 4.6 juta. Tahun ini, ia sempat tidak dapat membayar UKT karna Ibunya memiliki banyak pengeluaran. Ayah Ridwan sudah meninggal. Ibunya perlu membiayai adik Ridwan yang sekolah di SMA Swasta. Oleh karna itu, ia bekerja sebagai ojek online untuk meringankan beban ibunya. “Banting tulang dah gua jadi ojek online, ketutup sedikit,” kata Ridwan.

Ridwan pula pernah mengajukan penurunan biaya UKT ke kaprodi. Namun, ia disarankan kaprodi untuk bekerja mengumpulkan biaya kuliah. “Kaprodi gua bilang gua suruh kerja aja,” tambahnya.

Menurut pengakuan Dinda Zoya sebagai Ketua Divisi Advokasi BEM Prodi Sastra Indonesia, ia memiliki beberapa rencana agar mahasiswa dapat kuliah. Bila ada mahasiswa yang terkendala masalah keuangan, BEM akan memberi pinjaman dana tingkat prodi. Jika masih kurang juga maka meminjam dana BEM Fakultas atau meminjam dana kaprodi. Apabila, peminjaman dana tidak berhasil, ia menyarankan mahasiswa untuk cuti. “Jika cara-cara tersebut tidak bisa kami usahakan, kami menyarankan untuk ambil cuti,” kata Zoya.

Di FIS, sekitar delapan belas hingga dua puluh orang tidak dapat membayar UKT sesuai waktu yang ditentukan. Asrul Fauzi Hasibuan, Ketua Divisi Advokasi BEM Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 2018, mengatakan sebagian besar mahasiswa tidak memiliki biaya untuk dapat membayar UKT.

Asrul juga khawatir banyak mahasiswa yang cuti karena tak tepat waktu membayar UKT. Hal ini berdasarkan pertemuannya dengan petugas Baak Woro. Asrul mengatakan Woro tidak akan memberikan penambahan waktu pembayaran UKT kepada angkatan 2013 sampai 2016. Sebab mahasiswa angkatan 2013 sampai 2016 dapat mengajukan cuti. Woro mengutamakan mahasiswa angkatan 2017 yang menerima perpanjangan masa pembayaran UKT, sebab mereka belum dapat mengajukan cuti.

Berbeda dengan kekhawatiran Asrul,  Nashir Abdul Latif anggota Divisi Advokasi BEM Universitas merasa ragu untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala keuangan. Ia mengaku tidak dapat melakukan sesuatu untuk membantu, sebab ia hanya mahasiswa. “Saya hanya mahasiswa, kebijakan ada di tangan kampus,’’ kata Nashir.

Selain itu, Nashir menganggap kendala keuangan mahasiswa dapat diatasi sendiri. Mahasiswa dianjurkan untuk meminjam dana kepada keluarga maupun teman agar tepat waktu membayar UKT. Ia, mengaku tidak ingin melibatkan diri bila mahasiswa meminta ditemani bertemu rektor.

Natsir yakin tugas BEM Advokasi sekedar melayani dan menginformasikan kebijakan kampus kepada mahasiswa. “Tugas kami hanya melayani dan menginformasikan,’’ ujar Natsir

Menanggapi beberapa keluhan mahasiswa, Mukhlis, Wakil Rektor I Bidang Akademik, berkata bila mahasiswa tidak cukup uang, segera menghubungi Dekan dan prodi sebelum batas akhir pembayaran UKT. Dengan itu mahasiswa diharapkan dapat meminjam uang Dekan atau Prodi agar tetap mengikuti sistem yang ada. Menurutnya, keterlambatan pembayaran menganggu sistem yang berlaku. Mahasiswa diwajibkan mengikuti sistem yang ditetapkan UNJ. “Tidak bisa sistem ngikutin kehendak anda, ’’ tegas Mukhlis.

Kini, UNJ memperpanjang masa pembayaran UKT hingga 9 Maret 2018. Hal ini didasarkan atas keputusan Rapat Pimpinan pada Jumat, 23 Februari 2018. Perpanjangan ini pula merupakan reaksi birokrat UNJ atas banyaknya mahasiswa yang belum membayar UKT sesuai waktu yang ditentukan oleh mereka.

 

Penulis: Hendrik Yaputra

Editor: Uly Mega Septiani

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: