Target UNJ dan SPU

Comment

Sejak tiga tahun lalu, UNJ kekurangan dana operasional dari pemerintah untuk pengembangan sarana dan prasarana. Sebab, pemerintah sekarang berfokus pada pengembangan infrastruktur non-pendidikan. Menurut Wakil Rektor II Komarudin, hal itu menjadi pendorong UNJ memberlakukan SPU khusus pendaftar jalur mandiri di tahun ajaran baru nanti.

Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 39 Tahun 2017 yang membolehkan universitas memungut uang pangkal dari mahasiswa seleksi jalur mandiri.

Berdasarkan keterangan  Komarudin, besaran BOPTN hanya Rp28Miliar. Itu tidak mampu menutupi kekurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang hanya menutupi 50%—60% Biaya Kuliah Tunggal (BKT)—biaya yang seharusnya dibayar tiap mahasiswa.

“Untuk menutupi sekitar 40% cari  dana dari mana lagi?” tuturnya. Maka dari itu, SPU menjadi salah satu upaya UNJ menutupi kekurangan ini. Dana SPU ini akan dijadikan sumber pendapatan lain untuk pembangunan. “Pembangunan kita ini butuh dana yang besar sekali. Lihat saja Gedung M. Hatta dan Hasyim Asyari,” tambahnya.

Pelaksana Tugas Harian (Plt) UNJ Intan Achmad juga menyatakan demikian. “Oleh sebab itu, kita membuka sumbangan. Kan banyak masyarakat yang bersedia membantu UNJ,” katanya. Ia menjelaskan UNJ cukup dewasa sebagai universitas. Maka dari itu, UNJ memberlakukan sumbangan, bukan uang pangkal seperti universitas lain pada umumnya.

 

Tantangan Mengejar Target

Menurut Komarudin, masalah dana menjadi berat mengingat targetan UNJ di statuta yang baru menjadi universitas yang bereputasi di level Asia. Semua bidang harus dikembangkan dan harus dibenahi. “Bukan hanya akademiknya, melainkan juga daya dukungnya, yakni fasilitas, dan sarana—prasarana,”  tambahnya.

Senada dengan Komarudin, Wakil Rektor I Mukhlis menyatakan bahwa idealnya UNJ memiliki endowment atau sokongan. Ia membandingkan dengan universitas yang ada di Eropa. Universitas di sana umumnya memiliki mall, hotel, dan lain sebagainya. Bisnis itu menjadi pemasukan universitas. Menurutnya, dari pemasukan itu universitas mampu mengembangkan akademik dan membiayai kekurangan fasilitas pembelajaran.

Perguruan tinggi di Eropa yang diilustrasikan Mukhlis, di Indonesia dikenal sebagai PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum). Perguruan tinggi yang menyandang status ini memiliki otonom untuk mengatur segala kebijakan universitas, termasuk membuka lahan bisnis demi pemasukan kas universitas.

Menurut Mukhlis, UNJ juga sedang memperhitungkan kelebihan dan kekurangan jika nanti menyandang status PTN-BH. “Kelebihannya itu fleksibel. Tapi, kelemahannya itu nanti universitas pontang-panting cari duit,” ujar Mukhlis. Untuk saat ini, status UNJ masih Badan Layanan umum (BLU).

 

Tanggapan Soal SPU

Mahasiswa Sastra Inggris 2014, Rolencius, menyatakan tidak setuju dengan diadakannya SPU. Ia menyarankan lebih baik kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS) saja. Jika dilihat dari segi fasilitas, menurutnya, PTS sudah lebih memadai ketimbang  yang negeri, baik fasilitas akademik maupun non akademik.

“Ya ngapain kalau bayar lebih cuma buat kayak gini (fasilitas seadanya) doang?” sangsinya. Ia juga mempertanyakan apakah pendaftar seleksi mandiri ini tahu uang sumbangan mereka untuk apa. Ia khawatir justru calon mahasiswa baru ini akan kecewa nantinya.

Pandu Ahmad Ghozali, Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2013, menyatakan kebijakan ini bias. “Sayang aja sih kampus negeri kayak gitu. Apalagi kalau nantinya tetep ga ada perbaikan,” katanya.

 

Penulis : Lutfia Harizuandini

Editor : Yulia Adiningsih

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: