Efektivitas Advokasi Membutuhkan Strategi

Comment

Jaringan Kaum Muda (JARKAM) menggelar diskusi yang bertajuk “Strategi Advokasi Pendidikan” Kamis, (5/7). Diskusi ini bertujuan untuk menggali strategi-strategi yang ada pada advokasi. Fajri Nur Syamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menjadi pembicara pada diskusi ini.

Fajri membuka diskusi dengan menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pendidikan. Taufik, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, memaparkan permasalahan yang ada di kampusnya. Ia mengatakan, permasalahan yang ada di kampusnya saat ini adalah demokratisasi dan komersialisasi pendidikan.

Selain Taufik, keluhan yang sama juga dialami oleh Muhtar, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Ia mengatakan bahwa permasalahan yang sedang hangat di UNJ adalah komersialisasi pendidikan. “terutama tentang Sumbangan Pembangunan Universitas,” keluhnya.

Menanggapi permasalahan itu, Fajri mulai menjelaskan tentang tahap-tahap advokasi. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini membagi tahapan adavokasi menjadi tiga. Pertama, menentukan Fokus Isu atau masalah.Pada tahapan ini ia menjelaskan ada beberapa yang harus diperhatikan seperti mencari isu strategis, melihat seauh mana kekuatan kita, dan menentukan tujuan.

Menurutnya, maksud dari strategis adalah ketika isu itu selesai, isu yang lain juga ikut selesai. Selanjutnya, kekuatan yang berfungsi untuk menutupi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. “Kekuatan ini nantinya mempengaruhi teknis/cara dalam advokasi,” ucap Fajri. Kemudian, tujuan merupakan situasi yang diharapkan setelah advokasi. “Contohnya, dalam kasus adanya uang pangkal, tujuannya itu hanya membatalkannya saat ini, atau untuk jangka panjang,” ucap Fajri.

Selain itu, Fajri mengungkapkan pentingnya membuat estimasi waktu agar tidak buang-buang waktu. “Misalnya mahasisiwa harus mempertimbangkan masa studi dengan waktu yang dia butuhkan untuk advokasi,” jelasnya.

Mengomentari kasus komersialisasi pendidikan, Fajri melihat komersialisasi pendidikan adalah kasus yang bersifat umum dan memiliki isu-isu khusus di dalamnya. Seperti pungutan yang dibebankan pada mahasiswa atau adanya penanaman modal dari perusahaan. Sehingga, perlu diperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas untuk menentukan fokus permasalahan.

Lanjut ke tahap kedua dalam advokasi, yaitu Pemetaan Aktor. Pemetaan aktor bertujuan untuk menentukan prioritas aktor untuk dipengaruhi. Ia membagi pemetaan aktor menjadi empat jenis.

Ada aktor yang memiliki kewenangan rendah, dan kepeduliannya juga rendah. Aktor ini hanyalah sekumpulan orang saja. Selanjutnya, aktor yang memiliki kewenangan yang kuat, tetapi tidak memiliki kepedulian. Kemudian, aktor yang memiliki kepedulian tinggi, tetapi tidak memiliki kewenangan, seperti para aktivis atau advokator. Ada pula aktor yang memiliki kewenangan dan kepedulian yang tinggi, contohnya adalah pemangku kebijakan.

Fajri menegaskan, aktor yang memiliki kewenangan dan kepedulian tinggi memiliki potensi yang paling besar. “Tetapi kita juga harus mengetahui keberpihakan aktor tersebut pada permasalahan yang akan diadvokasi,” ucapnya.

Terakhir adalah Teknis Advokasi, yaitu cara yang digunakan untuk melakukan advokasi. Ada beberapa cara yang bisa digunakan sebagai teknis advokasi seperti Lobi, Kampanye, Judicial Review, Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), dan Legislasi.

Menurut Fajri, Lobi cocok digunakan untuk orang yang memiliki kajian dan data yang kuat, serta kemampuan berinteraksi yang baik supaya dapat bernegosiasi dengan pemegang kepentingan. Kemudian, kampanye cocok digunakan bagi yang memiliki massa aksi yang banyak. Keduanya merupakan teknis advokasi yang bertujuan untuk mencari perhatian. Fajri menganggap Lobi dan Kampanye bisa digunakan bersamaan dalam advokasi. “Tapi, Lobi dan Kampanye tidak boleh dilakukan orang yang sama,” ucap Fajri.

Selain itu, Judicial Review (JR), Tata Usaha Negara (TUN), dan Legislasi adalah teknis-teknis yang digunakan secara formal untuk menggugat Undang-undang atau peraturan.

Fajri mengungkapkan, bahwa dalam sebuah advokasi jangan sampai permasalahan yang belum selesai digarap itu hilang. Menurutnya, perlu ada keberlanjutan dalam mengadvokasi permasalahan. “Kita perlu mengawal permasalahan, jangan sampai beda generasi tetapi advokasi kita hilang,” ucapnya.

Menurut Fajri juga menambahkan, advokasi butuh jangka panjang, seperti kasus pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Ia pun menganggap bahwa keterlibatan banyak pihak akan menentukan keberhasilan advokasi. “Dalam kasus UU BHP, tidak hanya mahasiswa saja yang menolak, tetapi masyarakat dan cendekiawan juga ikut serta,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahmad Qori Hadiansyah

Editor: Yulia Adiningsih

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: