Uang, Penentu Nasib

Comment

“Kamu curang!,” tuding Bank kepada Lynn dalam suatu adegan di film Thailand, Bad Genius (2017). Ia menolak ajakan Lynn: ikut ujian universitas tingkat internasional, lalu menjual kunci jawabannya. Penikmat kunci jawaban ini tak lain ialah orang-orang ber-uang.

Bank tak suka cara Lynn yang menjual kepintarannya demi uang. Ia tahu belaka kalau Lynn—si miskin, namun pintar—ini menjadikan percontekan sebagai ladang keuntungan. Di masa-masa ujian sekolah, Lynn kerap kali memberi contekan demi mendapat bayaran.

“Meskipun kamu gak curang, hidup bisa mencurangi kamu,” tandas Lynn. Ia sadar betul, hidup ini merupakan kompetisi antara si kaya dan si miskin. Mereka yang memiliki uang selalu menjadi pemenang. Sedangkan, mereka yang tidak ber-uang, harus berusaha lebih keras demi mencapai yang mereka inginkan. Ia memosisikan dirinya dan Bank sebagai yang kedua. Memang selama sekolah, keduanya berusaha menjuarai perlombaan “ini” dan “itu” demi mempertahankan beasiswa mereka.

Ucapan Lynn tadi rupanya membuat Bank tergerak mengikuti ajakannya.

Dari film ini kita belajar bahwa hidup ini selalu berpihak pada mereka yang memiliki uang. Barang siapa yang ber-uang, niscaya ia mudah meraih apa pun. Contohnya, di aspek pendidikan.

Film ini juga menjelaskan betapa bobroknya sistem pendidikan. Di kesempatan kali ini, biarlah saya fokus membahas soal kompetisi tadi.

Masyarakat hari ini menganggap pendidikan itu penting. Sebetulnya ijazahnya yang paling penting. Pengalaman itu nomor dua. Alasan umumnya yakni agar mudah diterima di lapangan kerja. Semakin tinggi ijazah pendidikan, semakin nyaman pekerjaannya. Nyaman di sini artinya tidak banyak gerak, namun berpendapatan tinggi—mungkin.

Tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya orang-orang yang mampu membayar yang bisa mengaksesnya. Jadi, semua itu bergantung pada kemampuan ekonomi tiap orang.

Tiga tahun belakangan, pemerintah Indonesia memfokuskan pembangunan infrastruktur non pendidikan. Sehingga alokasi dana untuk bantuan pendidikan dikurangi. Ini artinya beban bagi peserta didik bertambah; bayaran sekolah meningkat. Di ranah perguruan tinggi, misalnya.

Calon mahasiswa baru (camaba) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang lulus seleksi jalur mandiri di tahun ini dibebani biaya lain, yakni Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU). Tujuannya untuk pengembangan sarana dan prasarana. Meski sifatnya suka rela, ada kekhawatiran kalau kebijakan ini justru menciptakan perlombaan: tinggi-tinggian nominal sumbangan. Terlebih lagi, ketika daftar via daring, camaba langsung ditanya soal kesediaan menyumbang beserta nominalnya. Asumsi “semakin banyak menyumbang, semakin besar kemungkinan diterima” kemudian muncul.

Menurut Wakil Rektor II, Komarrudin, sudah ada mahasiswa yang bersedia menyumbang Rp30 juta.

Di sisi lain, pembuat kebijakan mengklaim bahwa nominal sumbangan tidak memengaruhi diterima atau tidaknya camaba. Entah benar atau tidak. Berat jadinya kalau terlalu banyak berharap soal itu. Apalagi kalau tak punya uang.

Seorang kawan pernah bertanya mengapa hanya jalur mandiri yang diperbolehkan dipungut biaya. Ia menduga bahwa itu disebabkan mitos yang tersebar di masyarakat. Mereka yang seleksi di jalur mandiri pasti orang kaya. Saya pikir bisa jadi. Memang bagaimana hal ini terbentuk menjadi mitos? Entah. Yang jelas mitos ini membuat pemerintah sekalipun tega memungut dana dari mereka. Itu termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 39 tahun 2017. Padahal tidak semua yang lulus jalur mandiri ini orang-orang kaya.

Lantas, bagaimana nasib mereka yang tak punya uang untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Banyak pilihan.

Pemerintah rupanya berbaik hati mau memberikan pilihan.

Salah satunya upaya perevitalisasi-an Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejak tahun lalu. Peminat SMK kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Adapun tujuannya untuk pengembangan kompetensi bonus demografi yang muncul di kemudian hari, di 2045. Jumlah angkatan kerja nantinya membludak. Siswa SMK dibekali pengetahuan know how agar nantinya terampil. Selain itu juga untuk meminimalisasi angka pengangguran.

Sayangnya, kebijakan ini justru seolah tak bercermin dari masalah hari ini. Penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia saat ini berasal dari lulusan SMK. Penyebabnya ialah masih berlakunya sistem kontrak.

Baca: Revitalisasi SMK

Setelah kontrak habis, posisi mereka akan digantikan dengan lulusan baru yang lebih segar. Mau tak mau mereka harus mencari sumber penghidupan di tempat lain.

Dari sisi pendidikan saja tampak jelas kesenjangan di masyarakat. Mereka yang kemampuan ekonominya lebih tinggi selalu memiliki kesempatan untuk meninggi. Bukannya hanya pendidikan, melainkan segala hal. Sedangkan yang tidak, lihat saja realitanya.

Pendidikan yang bagaimana, dewasa ini, yang menentukan nasib seseorang selanjutnya. Modal niat, semangat, dan semangat saja tidak cukup. Setidaknya harus ada uang, meski hanya sekadar untuk bayar ongkos saat cari akses.

Ya, benar kata Lynn, hidup di dunia ini tak lain merupakan kompetisi antara yang punya uang dan tidak.

 

Penulis: Lutfia Harizuandini

Editor: Yulia Adiningsih

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: