Neoliberalisme Lahir dan Batin

Comment

Inti pandangan neoliberal sebenarnya sama dengan paham liberalisme yang digagas oleh Adam Smith pada abad  ke-16. Yaitu menuntut kebebasan pasar mengatur keuanganya sendiri, tanpa ada campur tangan Negara. Adam Smith menggagas liberalisme untuk memberikan kebebasan pada masyarakat dengan menciptakan dan mengembangkan sendiri ekonominya. Sebab, pemerintahan yang berkuasa saat itu sangat mengekang akses dan aturan perdagangan.

Liberalisme masih berlangsung, hingga munculnya buku The End of Laissez Feire pada 1926. Buku tersebut menentang keras praktik liberalisme yang membebaskan pasar dan hanya menciptakan keuntungan bagi individu-individu. Namun gagasan itu pun dianggap hanya memberikan pemerintah otoritas yang lebih. Sementara, sifat pemerintah yang punya kuasa lebih identik dengan praktik korupsi.

Akhirnya, Von Hayek dan Milton Friedman menggagas liberalisme baru (Neoliberalisme). Dengan tesis yang tidak beda jauh dengan liberalisme Adam Smith. Bedanya, liberalisme yang di gagas Adam Smith hanya sebatas pada perdagangan ketika menjamurnya pabrik-pabrik. Sedangkan neoliberalisme menginginkan cara-cara liberalisme sampai pada produk hukum, keputusan politik, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya diatur ulang. (hlm. 163-165).

Neoliberal mengangaggap negara tidak lagi kompeten mengelola barang publik karena sarat dengan korupsi. Sehingga, solusinya serahkan saja pada pasar. Biarkan pasar bergerak sendiri dengan hukum-hukumnya. Negara tidak perlu campur tangan atau bahkan tidak boleh. “Intinya, pemerintah sedikit demi sedikit (namun sistematis) harus mundur teratur dari urusan atau kebijakan ekonomi yang mestinya diserahkan pada swasta atau mekanisme pasar,” (hlm. 170).

Melalui buku ini, Dandhi mencoba mengenalkan apa itu neoliberalisme dengan analisis dari premis dan permasalahan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dialognya dengan tokoh imajiner merupakan upayanya untuk membuat penjelasan yang lebih interaktif dan mudah dicerna orang awam. Seolah mengatakan begitulah seharusnya seorang wartawan. Memberikan pencerdasan atau memberi informasi yang mencerdaskan masyarakat awam. Seperti Samin, seorang tukang parkir imajiner, yang awam dengan Neoliberal. Disitulah Samin yang bertugas mempertanyakan pernyataan Dandhi, dengan pertanyaan-pertanyaan orang awam yang tidak tahu.

Dialognya dibuat bernuansa obrolan warung kopi. Mengalir, dimengerti semua kalangan, tapi berbobot. Tentunya diimbangi dengan data yang Dandhi temui di lapangan saat masih berprofesi sebagai jurnalis.

 

Fenomena Neoliberalisme

Apa salahnya berbagi uang receh dengan kisaran seribu atau dua ribu rupiah untuk sekadar parkir? Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berkeberatan dan malah menganggap wajar, namun akan lain ceritanya jika kita mengeluarkan uang tersebut lebih dari lima kali sehari –hanya karena kita memarkir kendaraan di pusat perbelanjaan yang berbeda-beda dalam sehari.

Terlepas dari itu semua, parkir memang menjadi bisnis yang unik di Indonesia. Unik, sebab bisnis parkir dapat muncul hanya dengan tersedianya lahan sebagai tempat kendaraan. Bahkan kita belum tentu paham, untuk apa kita membayar. Entah jasa atas tukang parkir yang menjaga kendaraan kita, atau memang membayar sewa lahan atas kendaraan kita.

Hal yang menjadi sorotan, ialah pusat-pusat perbelanjaan yang sudah seharusnya menyediakan lahan parkir, namun realitanya parkir tidak menjadi bagian dari pelayanan pusat perbelanjaan tersebut. Bahkan konsumen tetap harus membayar biaya lahan parkir.  Padahal, 60% pendapatan pusat-pusat perbelanjaan sudah dipotong bersih untuk perusahaan parkir dan pemerintah (hlm. 83).

Bisnis dalam praktiknya, selalu membutuhkan modal dan berorientasi pada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, mau bayar karyawan dengan apa? (Begitu logikanya). Tetapi bagi Dandhi Laksono, persoalan parkir adalah persoalan neoliberal. Walaupun tidak bisa secepat itu memberi stempel tersebut.

Menurut Dandhi Laksono, dalam bukunya, Indonesia For Sale, menjelaskan bagaimana paradigma yang terbangun akibat adanya sistem yang neoliberal. Sendi-sendi kehidupan, yang bahkan seharusnya untuk publik, menjadi barang komersil. “Semua kalangan sudah mengkomersialkan sesuatu yang mestinya jadi bagian dari pelayanan. Ada yang sudah bergeser dari cara pandang kita sebagai makhluk ekonomi. Cara pandang seperti ini menggejala hampir disemua lapisan masyarakat. Cara pandang kalau bisa mendatangkan duit, kenapa harus gratis. Membuat kita tidak lagi menghargai nilai-nilai pelayanan masyarakat,” (hlm. 83).

Privatisasi, Deregulasi, dan pengurangan pajak serta subsidi merupakan ciri utama neoliberal. Deregulasi yang dibuat, membolehkan bahkan mendorong privatisasi. Tidak tanggung, privatisasi bahkan sampai pada sektor publik yang menguasai hidup orang banyak. Padahal privatisasi pun berbenturan dengan konstitusi. Sumber daya alam dan hasil bumi Negara merupakan sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Privatisasi atas air sudah di kuatkan dengan UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Pemerintah memberikan hak guna pakai dan hak guna usaha air kepada pihak swasta. Ketika sudah diprivatisasi, maka logika komersil akan muncul. Bayangkan saja, manusia pasti sangat membutuhkan air. Kalau dijadikan bisnis, pasti menguntungkan. Pendapatan terus mengalir seperti air. Sekalipun harga dinaikkan, air tetap menjadi kebutuhan. Mau tidak mau, konsumen akan tetap membelinya.

Di luar logika itu, dalam kasus munculnya regulasi tentang sumber daya air tersebut, tidak lain karena kehendak World Bank yang mengusulkan agar PAM Jaya juga diswastakan saja. Sebab, hanya menjadi beban birokrasi (hlm. 87). Gagasan-gagasan neoliberal seperti ini, disebarluaskan oleh lembaga-lembaga pemberi kredit dunia seperti IMF (International Monetary Found) dan World Bank.

Di sisi lain, pajak untuk orang kaya dan orang miskin kemudian disamaratakan. Sementara, subsidi-subsidi untuk rakyat miskin dicabut satu persatu. Sekalipun BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu memang sarat dengan kepentingan politik, karena selalu diagung-agungkan menjelang pemilu. Tapi persoalan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memang menjadi penting bagi semua kalangan.

Mengutip Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa BBM subsidi tidak efisien dan efektif. Karena orang miskin hanya mendapatkannya lewat kendaraan umum. Sedangkan, orang kaya memanfaatkanya untuk taksi, ataupun kendaraan pribadinya (hlm. 51). Di luar itu, bayar pajak menjadi murah, orang miskin dan orang kaya punya tanggungan yang sama.

Dalam kasus subsidi BBM, bukan subsidinya yang harus dicabut, sebab itu sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan dan menikmati barang publik. Terlepas akan banyak kasus-kasus tidak tepat sasaran dan sebagainya. Selain itu, semisal menetapkan pajak yang mahal untuk orang kaya dan murah untuk orang miskin, maka disitulah sebenarnya letak subsidi yang sebenarnya. Bukan malah menyamaratakan pajak antara orang kaya dan orang miskin.

“Pemberlakuan pajak progresif. Entah pajak penghasilan, pajak kendaraan, dan pajak lainnya. Orang kaya pun bisa menikmati subsidi BBM, tapi pemerintah boleh mengambilnya lagi dari sektor yang tidak membuat orang miskin turut menjadi korban,” (hlm. 53). Menurut Dandhi, percuma saja jika bayar pajak murah, tapi biaya sehari-hari, fasilitas-fasilitas publik (yang harusnya murah atau bahkan gratis) kalau mau menikmatinya, harus berpikir ulang ribuan kali dinikmati karena harganya mahal.//M. Muhtar

 

Editor: Annisa Nurul H.S.

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: