Kedaulatan Masyarakat dalam Pendidikan

Comment

Tujuan kemerdekaan Indonesia ialah menjadi bangsa berdaulat dan otonom. Kini, kedaulatan dan otonom bangsa dipertanyakan. Sebab, kedaulatan masyarakat Indonesia direbut oleh pemilik modal, melalui berbagai produk yang ditawarkan. Mulai dari mode kecantikan, kebutuhan  makanan, hingga pakaian. Masyarakat menggunakan produk-produk kapitalis.

“Saya ingin bertanya kepada hadirin wanita, apakah anda berdaulat dengan warna rambut anda?” tanya Nana Supriatna.

Menurut Nana, kondisi itu menciptakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat konsumsi. Masyarakat yang pasif dalam menerima berbagai produk kapitalis.

Nana juga menambahkan, pemilik modal mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat melalui media. Masyarakat secara tidak sadar terjebak dalam sistem yang dibuat Global Coorporation. Sehingga, masyarakat secara sukarela menggunakan produk yang ditawarkan.

Keadaan tersebut dipaparkan oleh Nana Supriatna dalam Seminar Nasional bertajuk Refleksi 73 Tahun Pendidikan, Menggagas Sistem Pendidikan Nasional. Seminar itu diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) di Aula Bung Hatta (21/11). Selain Nana Suptriatna, IKA UNJ turut mengundang Hafidh Abbas dan Eka  Simanjuntak. Ketiganya memaparkan pandangan berbeda mengenai tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan.

Nana melanjutkan, sifat konsumtif berbahaya untuk pemikiran masyarakat. Sebab, pemikiran tersebut berhasil membuat masyarakat menjadi pasif mengenai dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan alam.

Maka dari itu, perlu ada pendidikan untuk mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan dari perilaku konsumtif. Salah satunya ialah pendidikan lingkungan hidup. Dengan pendidikan itu, diharapkan masyarakat cerdas dalam menggunakan serta memilih produk.

“Contohnya ialah perilaku membeli botol plastik untuk minum. Pemakaian botol plastik secara terus menerus akan membuat laut tercemar. Alangkah baiknya, membawa botol minum sendiri dari rumah. ” kata Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia.

Senada dengan Nana, Hafidh mengatakan masyarakat Indonesia tidak berdaulat. Misalkan, Provinsi Kendari, Sulawesi Tenggara, dikuasai oleh pihak Investor Asing. Sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara tidak mendapat manfaat sama sekali.

Selain itu, kualitas guru juga menjadi masalah. Ia melihat adanya ketidaksesuaian antara 20% anggaran pendidikan dengan peningkatan kualitas guru. “Tingginya anggaran seharusnya sebanding dengan peningkatan kualitas guru,” ucap Hafidh.

Bahkan baginya, peningkatan kualitas guru melalui lembaga sertifikasi  tidak memiliki pengaruh signifikan. Perbedaan antara kualitas guru bersertifikasi dengan non sertifikasi tidak jauh berbeda, “perbedaanya hanya minus 0,07%,” kata Hafis.

Eka Simanjuntak memberikan solusi mengenai kemandekan guru. Menurut Eka, Revolusi 4.0 berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menghadapi hal itu, guru perlu memperbaharui pengetahuan tiap saat, agar tidak tertinggal dari murid yang diajarkannya.

Selain itu, Eka mengkritik metode menghafal dan mencatat guru. Eka mengatakan metode itu ketinggalan zaman. Guru perlu merumuskan metode yang bertujuan mengembangkan pemikiran kritis murid. Oleh karena itu, guru perlu belajar untuk mengembangkan rasa ingin tahu murid, bukan menyodorkan ilmu pengetahuan.

Bagi Eka, transformasi guru dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Eka menambahkan, beberapa tahun lagi, 47% pekerjaan hari ini akan menghilang. Pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot atau Artifisial Intelegensia. Sebelum itu terjadi, menjadi tugas guru untuk membekali murid agar bertahan dari tantangan itu.

Selain ketiga pembicara tersebut, Chandra Kurniawan salah satu peserta seminar memaparkan hasil penelitiannya tentang perguruan tinggi berstatus BLU dan PTN BH. Menurutnya, perguruan tinggi ingin mandiri dalam mengelola keuangan kampus. Keinginan itu membuat perguruan tinggi tidak mendapatkan pemasukan dari negara.

Akan tetapi, keinginan otonomi perguruan tinggi tidak dibarengi strategi bisnis untuk memperoleh pendapatan. Sehingga, mahasiswa yang dipungut biaya, seperti biaya uang pangkal dan Sumbangan Pengembangan Institusi. Menurutnya, perubahan orientasi tersebut mempengaruhi keberadaan dan tujuan perguruan tinggi.

“Oleh karena itu, anda dapat cek di berita media nasional mengenai banyaknya demontrasi di kampus menolak uang pangkal dan Sumbangan Pengembangan Institusi,” pungkasnya.//Hendrik Yaputra

 

Editor   : Ahmad Qory

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: