Lingkungan Pendidikan masih Rawan Pelecehan Seksual

Comment

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Agni dan Baiq Nuril adalah salah satu bukti bahwa pelecehan seksual masih marak terjadi.  Agni merupakan mahasiswi Universitas Gajah Mada (UGM) yang dilecehkan oleh mahasiswa berinisial HS saat KKL. Sedangkan Baiq Nuril merupakan Guru Honorer SMAN 7 Mataram yang dilecehkan oleh Muslim, seorang kepala sekolah di tempat dia bekerja.

Tahun 2015 pelecehan seksual juga menimpa salah satu mahasiswa Unversitas Negeri Jakarta (UNJ). Pelecehan tersebut dilakukan oleh dosennya sendiri. Namun, pelaku tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

Baca: Rektorat UNJ Diminta Tegas Soal Kasus Pemerkosaan

Ketiga kasus pelecehan seksual di atas merupakan kasus yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Data Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta menyebutkan, tahun 2017 tercatat enam kasus terjadi di lingkungan pendidikan dengan pelaku adalah guru, dengan korban rentang usia 10-23 tahun, dan satu korban difabel.

Survey yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI), dari 177 mahasisiwa UI,  dua puluh satu orang di antaranya pernah menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan UI. Tiga puluh sembilan orang mengaku mengetahui kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, dan hanya 11 peristiwa yang dilaporkan. Sementara, sebanyak 79% mengaku tidak tahu kemana harus melaporkan kasus kekerasan.

Data dari LBH Jakarta, selama Oktober 2017 sampai November 2018 banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Seperti, kasus pelecehan yang dialami empat orang siswi SMA. Keempat siswa tersebut dilecehkan oleh gurunya, tapi hanya dua orang yang berani melaporkan ke kepolisian.

Sebelumnya, korban sudah melapor kepada kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta namun tidak membuahkan hasil. Di kepolisian pun, mereka hanya diberikan saran untuk mencari saksi dan bukti terlebih dahulu.

Kasus lainnya, dialami seorang santri di Serang, Banten. Kasus ini terjadi pada 2016 tapi korban baru berani melapor tahun 2018. Orang tua korban sudah melaporkan ke Polres Serang, Banten. Sementara, masih dalam penyelidikan saksi walau sudah ada bukti lain yang menguatkan. Akibatnya hingga kini belum ada kemajuan proses hukum.

 

 

Korban Sulit Mendapat Keadilan

Citra, aktivis dari LBH Jakarta mengatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya pelecehan seksual, terutama terhadap wanita yaitu budaya patriarki. “Budaya patriarki memandang wanita hanya sebagai objek,” ucapnya.

Ia melanjutkan, perempuan sering disubordinasikan dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk menjadi penjaga kesusilaan. Sehingga, tidak jarang ketika terjadi pelecehan, perempuan yang disalahkan karena tidak bisa menjaga diri. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Citra saat konferensi pers memperingati hari anti pelecehan terhadap perempuan di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat (25/11).

Berdasarkan riset dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, korban pelecehan seksual justru mendapat banyak hambatan. Seperti adanya stereotip negatif terhadap korban, reviktimisasi atau menyalahkan korban, mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dan merendahkan korban, tidak mendapat pendampingan, bahkan hingga riwayat seksual korban yang dipertimbangkan oleh hakim.

Veni, salah satu aktivis LBH APIK Jakarta menambahkan, hambatan lainnya adalah regulasi mengenai pelecehan seksual masih timpang. Regulasi saat ini baru mengatur pelaku pelecehan seksual. Sementara, pemulihan fisik dan psikis untuk korban regulasinya belum ada. “Korban kalau mau melakukan pemulihan tidak ditanggung pemerintah. Tapi masih harus bayar sendiri,” ucapnya.

Pada konferensi pers tersebut, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta, LBH Jakarta, Parinama Astha, BEM FH UI, MaPPI FH UI, Space UNJ, OPSI DKI, LBH Masyarakat, dan Bandungwangi menuntut Presiden RI untuk segera mengambil langkah strategis dan memberi perhatian serius untuk kasus pelecehan seksual dan memastikan adanya regulasi yang berpihak pada korban.

Beberapa tuntutan yang dibuat oleh mereka adalah pertama, menuntut Kementerian Pendidikan untuk menyusun serangkaian kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Kedua, mendesak DPR-RI melalui panitia kerja Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU P-KS di parlemen. Menegaskan RUU tersebut, dengan substansi yang berpihak pada korban. Ketiga, mengecam imunitas ataupun pembelaan terhadap pelaku dengan dalih nama baik institusi.

Keempat, menuntut lembaga pendidikan Indonesia agar memiliki aturan internal yang mendukung pemenuhan hak korban. Mulai dari penanganan, pemuihan, sampai penjatuhan sanksi internal, dan proses hukum dengan mengedepankan kepentingan korban. Terakhir, menuntut aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim dalam proses peradilan memiliki perspektif gender dan HAM.//Muhammad Muhtar

 

 Editor: Yulia Adiningsih

LPM DIDAKTIKA
Up Next

Related Posts

Discussion about this post

%d blogger menyukai ini: